Berita Pemkab Kutai Barat

Upaya Tingkatkan PAD, Bapenda Kubar Sosialisasi SOP Penyetoran Pajak Restoran

Pajak restoran sendiri merupakan satu dari 11 jenis pajak daerah, dan pajak daerah itu sendiri meliputi pajak restoran

Upaya Tingkatkan PAD, Bapenda Kubar Sosialisasi SOP Penyetoran Pajak Restoran
HUMASKAB KUBAR
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Barat menggelar sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyetoran pajak restoran, Kamis (26/9/2019). 

SENDAWAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Barat terus melakukan gerakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Salah satunya menggelar sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyetoran pajak restoran.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti bendara PD, Kecamatan dan Kelurahan.

Kepala Bapenda Kubar Yuli Permata Mora SE MSi menuturkan, kegiatan sosialisasi yang menghadirkan langsung narasumber dari KPP Pratama Tenggarong dan KP2KP Sendawar tujuannya untuk menindaklanjuti upaya optimalisasi PAD melalui pajak restoran. Khususnya pengadaan makan minum Kubar khususnya di setiap Perangkat Daerah (PD).

Potensi pajak cukup besar, dan atas dasar itulah Bappenda membuat standar operasional prosedur penyetoran pajak restoran, dan pada saat ini melaksanakan sosialiasi yang dipusatkan di Gedung PBB dan BPHTB Bapenda lantai II, Kamis (26/9/2019).

Yuli mengharapkan, melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman dan persepsi serta pemahaman yang sama terkait pajak makan minum di setiap PD yang merupakan masuk dalam porsi pajak daerah, dimana kontribusi pajak restoran juga berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Kubar.

"Seperti kita ketahui bersama target penerimaan pajak restoran/makan minum tahun 2019 sebesar 8 Milyar dan target tersebut sudah terlampaui, sehingga dengan sosialisasi ini kedepan diharapkan penyetoran pajak dibidang restoran bisa terus meningkat 20-30 persen," harap Yuli.

Pajak restoran sendiri merupakan satu dari 11 jenis pajak daerah, dan pajak daerah itu sendiri meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB-P2 dan BPHTB.

Selanjutnya pajak restoran 10 persen diatur dalam Perda Kubar Nomor 33 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kubar Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 11. Dan sebagai mana diatur dalam PP 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak restoran menggunakan system self assessment, dimana wajib pajak melaporkan dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak restoran dan bendahara PD perlu mengetahui alur prosedur penyetoran pajak restoran/pajak daerah.

Secara khusus Yuli juga meminta kepada seluruh PD bisa turut membantu menyosialisasikan SOP, dengan mengarahkan dan memonitor wajib pajak restoran yang bekerjasama dengan PD supaya tertib membayar pajak.

Seperti pajak atas jasa makan minum yang disediakan untuk kegiatan PD, walaupun bendahara tidak memotong langsung tetapi dapat mensyaratkan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya terlebih dahulul. sebelum penyelesaian pembayaran.

Yuli menjelaskan, Bapenda terus melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dan KP2KP Sendawar dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta pendataan restoran-restoran untuk mengetahui apakah resatoran tersebut sudah melakukan pembayaran pajak.

Selanjutnya Bappenda juga akan membuatkan stiker bukti pelunasan pajak yang akan ditempel langsung di restoran tersebut, sehingga kedepan PD yang memiliki kegiatan dan bekerjasama dengan WP yang sudah memiliki stiker membayar pajak sebagai reward kepada restoran yang taat pajak.(hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved