Aliansi Kaltim Bersatu Siap Duduki DPRD Kaltim, Jumlah Tuntutan Lebih Banyak dari Sebelumnya

Aliansi Kaltim Bersatu kembali akan turun ke jalan menggelar demonstrasi di DPRD Kaltim, Senin (30/9) besok, sekitar pukul 09.00 WITA.

Aliansi Kaltim Bersatu Siap Duduki DPRD Kaltim, Jumlah Tuntutan Lebih Banyak dari Sebelumnya
TRIBUN KALTIM / CHRISTOPER D
Kepolisian menyemprotkan water cannon ke arah kerumunan massa aksi di depan DPRD Kaltim, Kamis (26/9/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aliansi Kaltim Bersatu kembali akan turun ke jalan menggelar demonstrasi lanjutan di DPRD Kaltim, Senin (30/9) besok, sekitar pukul 09.00 WITA.

Diperkirakan, jumlah massa aksi yang akan datang ke DPRD Kaltim kurang lebih sama dengan jumlah massa sebelumnya.

Bahkan, aksi jilid III ini pihaknya sudah lebih siap dengan segala upaya pelemahan dari aparat yang melakukan penjagaan.

Sejumlah Aktivis Mahasiswa Mengaku Diteror Jelang Aksi Demo di DPRD Kaltim, Ada Pakai Seragam Aparat

Menristekdikti Ancam Beri Sanksi Bila Mahasiswa Tetap Demo, Begini Tanggapan Rektor Unmul Samarinda

Mahasiswa Dikabarkan Kembali Lakukan Aksi Demonstrasi Senin Esok, Perhatikan Jalur yang Dilalui

Rocky Gerung Tertawa Puas saat Mahasiswa Jawab Komentar Wiranto Tentang Demo yang Disusupi

Humas Aliansi Kaltim Bersatu, Yohanes Richardo menjelaskan, aksi massa merupakan buah dari keresahan bersama atas situasi objektif negara yang mengalami krisis demokrasi dibawah kepemimpinan rezim Jokowi.

Menurutnya, saat ini telah tercapainya kesadaran massa untuk melawan rezim yang jelas tidak berpihak terhadap rakyat.

Karena ini murni gerakan rakyat, tanpa ada kelompok yang menunggangi karena kedua kubu yang bertarung di Pilpres 01-02, kurang lebih sama saja tidak ada yang terbaik.

Di tengah seruan gemuruh demonstrasi menolak RUU KPK dan RKUHP, beberapa daerah lainnya seperti di Kendari, Jakarta dan Makassar menjadi bukti empat orang meninggal atas kekejaman negara melalui kaki tangan aparat.

Bahkan di Samarinda, Kalimantan Timur, kurang lebih ratusan massa mengalami hal serupa; intimidasi, tindakan represif hingga mengalami teror.

Negara semakin menampakkan keganasannya semenjak dikeluarkannya berbagai aturan yang menuai kontroversi dan tendensi.

RUU KPK dianggap melemahkan independensi KPK dalam fungsinya memberantas praktek KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) dan mengkhianati tuntutan cita-cita reformasi, tentang menciptakan pemerintah yang bersih dari praktek KKN

Halaman
1234
Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved