4 Kader PKS Bakal Lakukan Langkah Hukum Jika di PAW dari Anggota Dewan, Sonhaji : Monggo, Silakan

Ketua DPD PKS Balikpapan, Sonhaji menanggapi dengan tenang langkah dan rencana 4 kader yang dianggap tak mengikuti aturan partai

4 Kader PKS Bakal Lakukan Langkah Hukum Jika di PAW dari Anggota Dewan, Sonhaji : Monggo, Silakan
Tribun Kaltim/M Fachri Ramadhani
Ketua DPD PKS Balikpapan, Sonhaji 

Terdiri dari 32 anggota dewan kabupaten/kota dan 4 orang anggota dewan provinsi.

Ada 6 kader yang menolak menandatangani pakta integritas partai, 4 di antaranya legislator Balikpapan, kemudian sisanya masing-masing 1 anggota dewan di Samarinda dan Bontang.

"Yang keberatan silakan, yang lainnya gak keberatan, kok. Empat ini kan di Balikpapan. Nah, di Balikpapan ada 6 caleg PKS yang duduk, yang 2 oke saja, kok," ungkapnya.

4 kader PKS yang keberatan sampai saat ini statusnya masih anggota aktif. Tidak langsung melakukan pemecatan. Pihaknya masih memegang prinsip keorganisasian partai. Ada mekanisme partai yang mengatur terkait kedisiplinan anggota.

"Mekanisme kita lakukan, kita panggil, kita kumpulkan apa yang jadi keberatan, kalau belum sepakat menandatangani, apa poinnya? Kalau gak datang lagi ya, terus, mekanisme partai tetap berjalan," jelasnya.

"SP itu dari DPW. Partai terbuka, kalau keberatan ya silakan. Karena partai masih sayang diingatkan. Kalau keberataan, gak cocok dengan PKS ya silakan (keluar)," tambahnya.

Pemberitaan sebelumnya, surat peringatan (SP) kedua yang diberikan PKS kepada 4 legislator Balikpapan mengancam posisi mereka.

Pergantian antar waktu (PAW) bila SP3 turun bisa jadi bukan lagi menjadi bayangan semata. Empat caleg PKS terancam kehilangan kursi di parlemen, meski meraih suara terbanyak dari caleg lainnya dalam Pileg 2019.

Dipecat partai kemudian kehilangan kursi di parlemen jadi konsekuensi politik 4 kader PKS yang dianggap membelot, lantaran tak menandatangani pakta integritas partai usai dipastikan duduk di parlemen, lebih-lebih mereka dkduga berafiliasi dengan salah satu ormas yang dianggap partai tak searah dalam perjuangan PKS.

Penolakan penandatangan pakta integritas oleh 4 kader PKS disebabkan oleh butir poin yang dianggap subyektif, tak berlandaskan keadilan dan hukum positif.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved