Berita Pemkab ahakiam Ulu

Rakor Persiapan Bantuan Pangan Non Tunai, Wabup Imbau Warga Mahulu Gunakan untuk Beli Beras

Persoalan kemiskinan di Mahulu menjadi perhatian serius pemerintah dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Rakor Persiapan Bantuan Pangan Non Tunai, Wabup Imbau Warga Mahulu Gunakan untuk Beli Beras
HUMASKAB MAHULU
Wakil Bupati Drs. Y. Juan Jenau menghadiri rapat koordinasi (Rakor) persiapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Mahulu di Ruang Rapat Bappelitbangda, Senin (23/9/2019). 

UJOH BILANG - Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) diwakili Wakil Bupati Drs. Y. Juan Jenau menghadiri rapat koordinasi (Rakor) persiapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Mahulu di Ruang Rapat Bappelitbangda, Senin (23/9/2019).

Persoalan kemiskinan di Mahulu menjadi perhatian serius pemerintah dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Wabup menyambut positif program BPNT dan berpesan agar Tim Koordinasi Bansos Pangan Pemkab Mahulu 2019 yang telah dibentuk mencari solusi bagaimana bantuan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat, terutama di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari yang harus ada perlakuan khusus.

"Ya mudah-mudahan, dengan program ini data awal valid kemudian kita bisa menurunkan angka kemiskinan" terangnya Pada kesempatan tersebut, Wabup juga menekankan perlu adanya pengawasan yang baik dalam menjalankan program bantuan ini. Terpenting uang ini digunakan untuk beli beras atau telur itu aja, jangan-jangan malah beli pulsa," tegasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Humas, Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP juga menyoroti persoalan data. Ia mengungkapkan BPNT merupakan program perdana sehingga diharapkan kedepannya Dinas Sosial Mahulu menyediakan akses data (dokumen) yang telah divalidasi terkait berapa jumlah orang miskin di Mahulu.

"Jadi yang penting dalam hal ini yang kita harus perhatikan adalah mengenai akses, sama sarana prasarana fasilitas yang tersedia yang menunjang kegiatan yang dimaksud. Kedua adalah mengenai data penerima yang kadang-kadang menjadi masalah," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan paparan Kepala Seksi Penanggulangan Bencana, Pengembangan Kerjasama, Kemitraan dan Kelembagaan, Papilius Panyu, S.KM dalam presentasinya menerangkan bahwa penerima BPNT diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25 % terendah di daerah pelaksanaan. (Hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved