Ibu Kota Baru

Bappenas Pastikan Lokasi Ibu Kota Baru di Kecamatan Sepaku, Ini yang Bakal Dibangun Pertama Kali

Ada pun pertimbangannya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, selain lahannya dikuasai negara, kontur tanah yang relatif flat atau datar

Bappenas Pastikan Lokasi Ibu Kota Baru di Kecamatan Sepaku, Ini yang Bakal Dibangun Pertama Kali
Tribunkaltim.co/HO BPBD Penajam
Luasan area pada kebakaran hutan dan lahan atau karthutla di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, memastikan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) berada di kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo sudah umumkan lokasi ibu kota baru Indonesia berada di Kalimantan Timur, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Ada pun pertimbangannya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, selain lahannya dikuasai negara, kontur tanah yang relatif flat atau datar di kawasan tersebut mendukung tata ruang pusat perkantoran di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Wilayah lain di Sepaku Penajam Paser Utara itu, maksudnya yang 6000 hektare untuk pemerintahan.

Di luar itu derah berbukit sehingga lebih cocok daerah permukiman.

Daerah perkantoran dan pemerintahannya itu yang dibangun di daerah yang relatif datar, Sepaku," ungkapnya, Selasa (2/10/2019) di Talk Show Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara di Hotel Novotel Balikpapan.

Lokasi pusat pemerintahan IKN dipastikan memakai lahan yang dikuasai negara. Pemerintah tak memakai.lahan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) melainkan HTI (Hutan Tanaman Industri).

"Itu sudah jelas (HTI), ketika mereka dapat konsensi, mereka tahu konsekuensi bisa diambil setiap saat apabila pemerintah butuhkan. Tak harus menggunakan kompensasi," jelasnya.

Ada pun infranstruktur pertama yang bakal jadi prioritas pemerintah, tak lain infranstruktur dasar seperti saluran air, jalan, zonasi termasuk ruang bawah tanah.

Pematangan payung hukum ditarget rampung 2020, sementara pengerjaan pembangunan dimulai 2021 hingga 2024.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved