Ibu Kota Baru

Belum Ada Titik Koordinat Lokasi Ibu Kota Baru, Bupati Abdul Gafur Masud Lindungi Tanah Masyarakat

Pemkab PPU serius menyiapkan perlindungan bagi masyarakat, hak atas tanah. Godaan spekulan tanah pasca ditetapkan lokasi ibu kota baru.

Belum Ada Titik Koordinat Lokasi Ibu Kota Baru, Bupati Abdul Gafur Masud Lindungi Tanah Masyarakat
Program Aiman Kompas TV
Aiman Witjaksono dari Kompas TV tengahmewawancari Bupati PPU Abdul Gafur Masud yang langsung turun ke sejumlah titik strategis di Benuo Taka, Kamis, (22/8/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bupati Penajam Paser Utara Abdul Ghofur Masud (AGM) mengaku belum tahu titik koordinat kaaasan yang bakal dijadikan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Timur

Kendati pemerintah pusat telah menyiarkan bahwa pusat lokasi ibu kota baru negara Indonesia dipilih di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kita lihat nanti apa yang diputuskan pusat," tuturnya, Selasa (1/10/2019) malam di Talk Show Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara di Hotel Novotel Balikpapan.

Nah, Pemkab PPU serius menyiapkan perlindungan bagi masyarakat, terutama berkenaan dengan hak atas tanah. Godaan spekulan tanah pasca ditetapkan PPU-Kukar sebagai lokasi ibu kota baru semakin gencar.

AGM dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelepasan hak atas tanah warga. Pemerintah sampai memonitor setiap penjualan tanah.

"Apa yang saya lakukan. Saya ingin implementasikan apa yang dilakukan Bali dan Jogja. Saya sudah keluarkan Perbup, setiap penjualan tanah diketahui Pemda. Dari investor kita tanya apa keuntungan buat masyarakat saya di PPU," tuturnya.

Karena kita melihat 20 sampai 30 tahun ke depan. Jangan sampai masyrakat PPU yang selama ini mendambakan kemajuan untuk Penajam maju, modern dan religius malah hilang," sambungnya.

Perwajahan Jakarta jadi contoh yang tak ingin dicaplok oleh Pemkab PPU. Bergesernya penduduk asli ke daerah pinggir, lantaran dipaksanya menjual tanahnya ke investor asing, tak ingin AGM lihat di PPU.

"Saya menyiapkan perlindungan bagi masyarakat PPU. Perlindungan agar tak terjadi seperti di Jakarta. Mengapa demikian?
Karena di Jakarta penduduk asli hilang dengan sendirinya. Maksudnya lahan dijual kemudian pindah ke Tanggerang, Bekasi dan Jawa Barat. Akhirnya tak tinggal di Jakarta," ulasnya.

Untuk diketahui, ditambahkan AGM, penduduk di Kecamatan Sepaku sekitar 170 ribu jiwa. Luas wilayahnya 6 kali lipat dari luas Balikpapan, sekitar 3,333 km. Selain lahan HGU juga banyak terdapat HTI. Lahan sebagian besar milik negara.

Halaman
1234
Penulis: Aris Joni
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved