Ibu Kota Baru
Ini Hasil Kunjungan Dua Menteri ke Lokasi Ibu Kota Negara di Lahan Adik Prabowo dan Sukanto Tanoto
Menteri ATR BPN Sofyan Djalil dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kunjungi lokasi Ibu Kota Negara di konsesi PT ITCI Kartika Utama dan PT IHM
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Yakni ITCI Kartika Utama di Kelurahan Maridan, dan ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan.
Diketahui, PT ITCI Kartika Utama milik adik Prabowo Subianto yakni Hashim Djoyohadikusumo.
Sedangkan PT ITCI Hutani Manunggal merupakan milik Sukanto Tanoto.
Saat meninjau lokasi lahan PT ITCI Hutani Manunggal, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, intinya ini semua lahan di kawasan PT ITCI adalah hutan konsesi milik PT ITCI.
Yang secara hukum konsesi adalah tanah yang sepenuhnya dikuasai oleh negara yang diberikan konsesi dalam jangka waktu tertentu kepada perusahaan.
"Semuanya ini status lahannya milik negara," ujarnya, Selasa, (2/10/2019).
Ia menjelaskan, menurut Menteri Kehutanan, konsesi itu dapat dikurangi untuk kepentingan negara.
Sehingga memungkinkan lahan PT ITCI Hutani Manunggal tersebut dapat dikurangi konsesinya untuk rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia.
"Jadi kita akan kurangi konsesi yang dikelola perusahaan ini untuk kepentingan ibu kota baru Indonesia," tuturnya.
Saat ditanya apakah warga yang bermukim di atas lahan HTI akan digusur, Sofyan enggan mengomentari.
Yang pastinya, ucap dia, kehadiran ibu kota baru Indonesia haruslah menguntungkan bagi masyarakat.
Sofyan Djalil mengaku akan mengelola dan menata ruang ibu kota baru Indonesia dengan baik tanpa merugikan masyarakat lokal.
"Kita akan merencanakan pembangunan ibu kota baru Indonesia dengan sistem menguntungkan masyarakat tanpa menggusur masyarakat lokal.
Makanya pendekatan dengan metode penggusuran kurang tepat," jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan lahan pembangunan awal ibu kota baru Indonesia sekitar 6.000 hektare.
Sedangkan untuk secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru Indonesia seutuhnya adalah sekitar 160.182 hektar.
"Yang pastinya kita utamakan lahan milik negara dulu yang kita gunakan, pembangunan awal di kecamatan Sepaku," tutupnya. (*)