Berita Pemkab Kutai Barat

Bupati Apresiasi Masukan Semua Fraksi Atas PU Fraksi tentang Raperda APBD TA 2020

Bupati menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD tentang Nota Pengantar Rencana APBD

Bupati Apresiasi Masukan Semua Fraksi Atas PU Fraksi tentang Raperda APBD TA 2020
HUMASKAB KUBAR
Bupati Kubar FX Yapan SH Tumenggung Singa Praja dalam Rapat Paripurna XII masa sidang III Tahun 2019 DPRD dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi tentang Raperda APBD TA 2020 di ruang sidang utama Kantor DPRD, Rabu (2/10/2019). 

SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sependapat dan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem, Perindo (FG HNP), Fraksi Demokrat dan Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar FX Yapan SH Tumenggung Singa Praja dalam Rapat Paripurna XII masa sidang III Tahun 2019 DPRD dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi tentang Raperda APBD TA 2020 di ruang sidang utama Kantor DPRD, Rabu (2/10/2019).

Bupati menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD tentang Nota Pengantar Rencana APBD Kabupaten Kutai Barat 2020.

Pertama, Pemerintah sependapat dengan Fraksi PDIP sebagai kabupaten bercorak agraris dapat mencukupi ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi masyarakat.

Untuk mencapai harapan tersebut pemerintah telah menyusun program peningkatan produksi pertanian pada Dinas Pertanian sebagai upaya meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura serta program peningkatan ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Hal ini untuk mewujudkan tersedianya lumbung pangan yang produktif dan mandiri serta menjamin keamanan akses pangan bagi masyarakat Kubar.

Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi PDI-P dimana kawasan budidaya hutan yang sudah tidak mempunyai fungsi lingkungan, perlu diusulkan alih fungsi kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI.

Selanjutnya untuk memenuhi tenaga dibidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian Pemerintah telah melakukan perekrutan tenaga pendidik, medis, penyuluh pertanian,perkebunan serta perikanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kedua Pemerintah sependapat dengan Fraksi Golkar bahwa dalam menyusun RAPBD tahun 2020 telah mengacu serta berpedoman pada Permendagri No 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020, melalui tahap Musrenbang dari tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten serta mendengarkan pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan prioritas pembangunan nasional 2016-2021 dan kemampuan keuangan daerah.

Berkenaan dengan penyusunan RKA SKPD mengacu pada analisis standar belanja (ASB),standar satuan harga (SSH) dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai pedoman penyususanan RKA SKPD TA 2020. Pemerintah telah berpedoman penyusunan RKA SKPD dan SKPD serta Standarisasi Harga Satuan Barang Jasa (SHSBJ).

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved