Berita Pemkab Penajam Paser Utara

Cegah Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Negara, AGM Keluarkan Peraturan Bupati PPU

Talkshow Rancang Bangun dan Kesiapan Ibu Kota Negara (IKN), Selasa (1/10) digelar Hotel Novotel Balikpapan.

Cegah Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Negara, AGM Keluarkan Peraturan Bupati PPU
Tribunkaltim.co/fachmi rachman
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro saat berada di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. 

BALIKPAPAN - Talkshow Rancang Bangun dan Kesiapan Ibu Kota Negara (IKN), Selasa (1/10) digelar Hotel Novotel Balikpapan.

Dalam kegiatan ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM), Walikota Balikpapan Rizal Effendi, serta sejumlah pejabat.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, penetapan dan pemindahan IKN ini didasarkan pada kajian yang matang dan kajian ini sudah lama dilakukan sejak 2017, bahkan Presiden RI sudah menginisiasi sejak 2016 dari berbagai aspek.

Rancangan dan perencanaan dasar telah dikonsep yaitu forest city. IKN sebagai kota yang ramah lingkungan dan pembangunan infrasturkturnya tidak akan mengurangi hutan lindung yang sudah ada. Pemindahan IKN tidak akan mengganggu tatanan sosial dan kebudayaan Kalimantan.

“Wilayah IKN harus dekat jangkauan dari kota yang sudah fungsional yaitu Balikpapan dan Samarinda. Rancang bangun IKN tidak hanya ibu kota yang biasa saja, tetapi standar kota bahkan harus ideal dan ahead atau terdepan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan, Kaltim mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan IKN.

“Menurut saya , Kaltim siap untuk melanjutkan kontribusi kepada bangsa dan Negara sebagai IKN. Dengan kesiapan kebanggaan dan kebahagiaan diperlihatkan oleh masyarakat Kaltim yaitu wilayah PPU, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan,” ungkap Isran.

Sementara itu, Bupati Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menyampaikan tentang Dana Bagi Hasil (DBH),

“Dari pembagian DBH yang disebutkan Pemerintah Provinsi Kaltim ada sekitar Rp 500-625 triliun per tahun yang telah disumbangkan untuk Negara. Jika 10 persen saja kembali ke Kaltim, maka akan ada Rp 50-62,5 triliun yang akan kembali ke Kaltim hanya melalui DBH. Apabila ini terjadi maka 10 kabupaten/kota yang lain akan terbangun dengan sendirinya karena dananya ada,” ujarnya.

AGM juga menjelaskan, untuk mencegah permainan spekulan tanah telah mengeluarkan Peraturan Bupati, bahwa setiap penjualan tanah harus diketahui oleh pemerintah daerah.

“Hal ini saya mengimplementasikan apa yang telah dilakukan Bali dan Yogya,” katanya. (Advertorial/Humas11/Kominfo)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved