Berita Pemprov Kalimantan Utara

Gubernur Pertegas Usulan Feri Tawau-Tarakan, Juga Usulkan Review BTA Malaysia-Indonesia

Menurut Irianto, membuka jalur transportasi laut langsung diantara kedua negara tersebut, akan mempengaruhi banyak hal, dalam artian positif.

Gubernur Pertegas Usulan Feri Tawau-Tarakan, Juga Usulkan Review BTA Malaysia-Indonesia
HUMASPROV KALTARA
SERUMPUN - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat berbincang dengan Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal, Rabu (2/10/2019). 

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie kembali menegaskan usulan pembukaan jalur feri Tawau, Sabah, Malaysia ke Tarakan, Kaltara pada pertemuan terbatas dengan Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal, Rabu (2/10/2019).

Menurut Irianto, membuka jalur transportasi laut langsung diantara kedua negara tersebut, akan mempengaruhi banyak hal, dalam artian positif.

“Ini berkaitan pula dengan rencana pemindahan ibukota negara ke Kaltim (Kalimantan Timur). Salah satu dampaknya, adalah peningkatan arus transportasi kendaraan bermotor dari kedua negara melalui feri tersebut. Tentu saja, hal ini akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku di kedua negara,” tutur Irianto.

Selain itu, usulan ini juga untuk menopang keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang akan dibangun di Kaltara. Disampaikan Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengusulkan 5 PLBN kepada pemerintah pusat.

Namun, untuk tahun ini ada 2 PLBN yang akan segera dibangun, yakni PLBN Terpadu Sebatik, dan PLBN Terpadu Long Midang.

“Selain membuka jalur feri Tawau-Tarakan, juga penting untuk membuka akses orang dan barang dari Sebatik-Tawau,” jelas Gubernur.

Infrastruktur penunjang lainnya yang telah disediakan Pemerintah Indonesia, adalah akses jalan. Dituturkan Irianto, sejumlah ruas jalan di kawasan perbatasan kini telah dibangun dalam kondisi yang baik.

“Usulan lain yang perlu dibahas pada tingkat pemerintah pusat masing-masing, adalah review border trade agreement (BTA). Review harus dilakukan, karena adanya permasalahan dalam penerapannya, dan selalu dibahas setiap tahun,” urai Irianto.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Menteri Sabah mengaku bahwa semua usulan tersebut akan diupayakan untuk dibicarakan dan direalisasikan pada tahun ini. Namun, apabila tak dapat dilakukan tahun ini maka akan dibahas pada 2020. “

Soal BTA, Pemerintah Malaysia memang berencana menghidupkan kembali BTA, diterapkan maksimal bahkan harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved