Berita Pemprov Kalimantan Utara

Dialog Kebangsaan, Gubernur Irianto: Kemajemukan Bangsa, Katalis Peningkatan Kualitas Demokrasi

Irianto saat memberikan paparan pada Dialog Kebangsaan “Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Kalimantan Utara dan Indonesia Maju”

Dialog Kebangsaan, Gubernur Irianto: Kemajemukan Bangsa, Katalis Peningkatan Kualitas Demokrasi
HUMASPROV KALTARA
DIALOG KEBANGSAAN - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan paparan dan narasumber pada Dialog Kebangsaan dan Doa Bersama “Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Kalimantan Utara dan Indonesia Maju”, Kamis (3/10/2019). 

Di kesempatan ini, Irianto juga memaparkan sejumlah hal aktual terkait kehidupan berdemokrasi di Indonesia, juga negara tetangga.

“Berbicara soal demokrasi, maka harus diketahui definisi dan makna demokrasi itu sendiri. Secara universal, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Indonesia, adalah negara dengan implementasi demokrasi yang terbaik saat ini. Namun, demokrasi yang memiliki batasan, bukan sebebas-bebasnya,” urai Gubernur.

Secara definsi, demokrasi menurut plato, adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak.

Sementara, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dan, dari pendapat Muhammad Yamin, demokrasi adalah sebuah dasar yang ada didalam pembentuk pemerintahan dan posisinya berada didalam atau masyarakat pada sebuah kekuasaan untuk bisa memerintah dan mengatur agar dapat dikendalikan dengan sah pada setiap warga negara.

Gubernur menyebutkan, situasi global saat ini, sedang mengalami krisis demokrasi. Ini dimulai dari terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerikas Serikat (AS).

Lalu, munculnya partai-partai rasis dan anti imigran di Eropa, serta bangkitnya kekuatan otoriter, bahkan proto-fasis di Amerika Latin, Afrika, Asia dan Pasifik. “Bentuk-bentuk seperti ini, harus diketahui dan dikenali. Cara penanganannya pun berbeda-beda di setiap negara,” ungkap Gubernur.

Pada 2018, berdasarkan penilaian Freedom House, Indonesia mendapat skor 62 dari 195 negara di dunia yang disurvei. Ini berarti, tingkat demokrasi di Indonesia dalam kategori “bebas sebagian atau tidak sepenuhnya bebas”.

Untuk Kaltara sendiri, pada 2017 menduduki peringkat ke-3 nasional dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 81,06. Lalu pada 2018, menduduki peringkat ke-4 nasional dengan capai IDI 81,07.

“Ada 3 aspek yang dinilai pada IDI ini, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek kebebasan sipil memiliki poin tertinggi pada 2018 yakni 97,36 poin,” beber Irianto.

Halaman
123
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved