Berita Pemprov Kalimantan Utara

Triwulan III, Serapan APBD 2019 Pemprov Kaltara Capai 44,85 Persen

dilaporkan sudah mencapai sekira 44,85 persen. Angka serapan ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu.

Triwulan III, Serapan APBD 2019 Pemprov Kaltara Capai 44,85 Persen
HUMASPROV KALTARA
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara Ahmad Saprianoor 

TANJUNG SELOR – Memasuki triwulan ke-III, realisasi keuangan atau serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2019 dilaporkan sudah mencapai sekira 44,85 persen. Angka serapan ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara Ahmad Sapriannoor mengatakan, dari total angaran belanja daerah pada ABPD 2019 sebesar Rp 2,7 triliun, hingga memasuki bulan September atau triwulan III, sudah terserap sekitar Rp 1,2 triliun atau 44,85 persen.

Dibeberkan, pada APBD murni 2019 pagu anggaran sebesar Rp.2.978.421.907.475,44 berkurang menjadi Rp 2.793.404.486.168,25 pada APBD Perubahan 2019. Salah satu faktor turunnya anggaran, karena adaya pengurangan anggaran sebesar Rp 185 miliar lebih.

Yaitu akibat adanya penundaan dan peninjauan ulang pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan rumah sakit tipe B Tanjung Selor.

“Hingga akhir triwulan III serapan APBD 2019 sebesar 44,85 persen. Naik 17,07 persen, dari realisasi keuangan pada triwulan II yaitu sebesar 27,78 persen. Jika dibandingkan pada triwulan III di tahun 2018, tahun ini ada peningkatan serapan sebesar 2,27 persen,” jelas Sapriannoor.

Terpisah, Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Kaltara Sunardi menyampaikan, untuk realisasi fisik APBD 2019 hingga akhir September ini mencapai 48,21 persen.

Angka itu, lanjutnya, bisa dipastikan akan bertambah hingga proses penyampaian laporan realisasi Fisik dan Keuangan dari setiap OPD ke Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Kaltara akan rampung pada awal bulan per tanggal 5 setiap bulannya.

Sunardi mengatakan, sejauh ini kendala yang biasa dihadapi sehingga kurangnya capaian serapan anggaran adalah lebih pada persoalan teknis.

Dicontohkan, ada beberapa paket pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang menurut aturan, dan bisa dicantumkan dalam perjanjian kontrak dengan pihak ke-3, baru akan terealisasi di triwulan IV. Atau tepatnya di bulan Oktober hingga pertengahan Desember nanti.

Baik biro pembangunan maupun BPKAD berharap, serapan anggaran sampai akhir 2019 ini bisa mencapai target, sebesar 90 persen. Bahkan bisa naik dari realisasi tahun sebelumnya. (humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved