Ibu Kota Baru

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi Mengaku tak Pernah Dilibatkan di Pembahasan Ibu Kota Negara

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan ibu kota negara.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi Mengaku tak Pernah Dilibatkan di Pembahasan Ibu Kota Negara
Tribunkaltim.co, Zainul
Walikota Balikpapan, Rizal Effendi 

TRIBUNKALTIM.CO - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan ibu kota negara.

Hal itu kemudian menimbulkan masalah.

Yang paling terasa, kata dia, masalah pertanahan meningkat seiring penentuan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Kajian Sudah Dibuat, Pangdam Mayjen Subiyanto Sebut Akan Ada Kodam Baru di Ibu Kota Negara di Kaltim

Jadi Ibu Kota Negara, 2020 Jumlah Penduduk Kaltim Diprediksi Capai 3,7 Juta

Niat Adik Prabowo Bangun Pulau Suaka Orangutan, Jauh Sebelum Presiden Joko Widodo Pindahkan Ibu Kota

Rencana Lokasi Ibu Kota Baru RI di Kalimatan Timur, BPS Kaltim Lakukan Pendataan di Dua Kecamatan

Dua kabupaten yang ditetapkan sebagai ibu kota negara yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) bersisian dengan wilayah Balikpapan. "

Paling terasa itu masalah pertanahan. Orang sering klaim tanah. Bahkan tanah Pemkot saja diklaim, karena kami tidak pernah diberi arahan sejak awal, itu yang saya maksud," kata Rizal saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2019).

Mestinya, sejak awal penentuan kandidat tiga calon ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) sudah memanggil wilayah yang hendak ditentukan jadi ibu kota negara untuk mengantisipasi masalah muncul.

Kata Rizal, selain klaim tanah dan lonjakan harga tanah orang pun ramai-ramai mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

Sedangkan hal itu harus bersesuaian dengan pengurusan izin membuka tanah negara (IMTN).

Selain itu, revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) pun harus bersesuaian dengan master plan ibu kota negara.

"Ramai orang urus IMB. Izin membuka tanah negara (IMTN) ini yang hati-hati. IMTN ini Perda Kota Balikpapan. Orang jadi urusan sana sini, jadi tambah banyak masalah pertanahan," jelasnya.

Halaman
123
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved