Bapenda Kutim Sebut Banyak yang Nol di Kutai Timur, Retribusi dari OPD Perlu Digenjot

Realisasi PAD Kabupaten Kutai Timur, dari sektor pajak, dipastikan tercapai. Gubernur Kaltim Isran Noor pun beberkan PAD Kalimantan Timur.

Tribunkaltim.co, MARGARET SARITA
Pertemuan Bapenda Kutim dengan ratusan perwakilan perusahaan sub kontraktor PT KPC untuk mengajak memindahkan NPWP pekerja ke Kutim. 

"Sementara pajak hiburan baru 72 persen dan pajak penerangan jalan 86 persen,” ungkap Musyafa.

Realisasi pendapatan lainnya yang melalui OPD, berupa retribusi yang menurut Musyafa masih perlu digenjot.

Terutama soal retribusi parkir, izin trayek dan terminal melalui Dinas Perhubungan yang hingga akhir 2019 ini masih di angka nol.

Begitu juga retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Pemadam dan Penyelamatan, retribusi tempat pelelangan dan izin usaha perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan, yang juga masih nol.

Potensi pendapatan dari retribusi yang sah sesuai peraturan daerah sudah ada.

Tinggal OPD nya yang melakukan penggalian potensi tersebut.

"Kami di Bapenda Kutim hanya sekadar menyarankan dan mengoordinir," ujarnya. 

Teknisnya ada di OPD masing-masing.

Seperti IMB, tak hanya diurus untuk membangun rumah.

"Tapi merubah bentuk rumah pun harus ada IMB-nya,” ungkap Musyafa.

Meski demikian, tambahan pendapatan keuangan Pemkab Kutim menurut Musyafa akan diperoleh dari dana kurang salur pada November 2019 mendatang.

Halaman
1234
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved