Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Siapkan Rp 100 Miliar Lebih, Bupati dan Ketua KPU Teken Naskah Hibah untuk Pilkada Kukar 2020

anggaran tersebut selain digunakan untuk operasional KPU juga untuk honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),

Siapkan Rp 100 Miliar Lebih, Bupati dan Ketua KPU Teken Naskah Hibah untuk Pilkada Kukar 2020
HUMASKAB KUKAR
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Erlyando Saputra menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dari Pemkab Kukar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kukar 2020. Penandatangan dilakukan di Tabang, Selasa (1/10/2019). 

TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Erlyando Saputra menandatangani naskah dana hibah dari pemkab Kukar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kukar 2020.

Penandatanganan naskah hibah nomor 6/NPHD/HK/2019 dan Nomor 103/ KU.07-SPJ/6402/KPU-Kab/X/2019 itu disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Tenggarong Darmowijoyo, serta Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesra Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, di Kecamatan Tabang, Selasa (1/10 ).

Bupati mengatakan, anggaran tersebut selain digunakan untuk operasional KPU juga untuk honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), cetak surat suara serta untuk pengamanan. Alokasi tersebut sudah termasuk semua penyelenggaran mulai dari pengadaan logistik, pengamanan, distribusi logistic serta biaya pertemuan dan rapat koordinasi baik di daerah mapun diluar daerah.

Edi Damansyah mengatakan, bahwa pada Tanggal 20 September 2020 akan ada agenda pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, pembiayaan yang disiapkan Pemkab Kukar terhadap penyelenggaraan Pilkada ini berkisar Rp 100 Milyar lebih, adalah dana yang terhimpun dari masyarakat melalui pajak, maupun dana bagi hasil pemerintah pusat, serta pengelolaan pajak daerah yang tertuang dalam struktur APBD.

Edi mengajak seluruh masyarakat yang ada di 18 Kecamatan untuk menyukseskan agenda politik ini, dan bersama – sama untuk memerangi politik uang yang ada di Kukar, baik pada agenda pemilihan kepala daerah Pilkada atau pemilihan kepala desa yang akan datang, karena money politik ini mencerdai hak hak masyarakat.

"Salah satu persoalan banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi adalah biaya politik yang tinggi karena salah satu faktornya adalah politik uang," ujarnya.

Untuk itu, Edi berharap seluruh komponen masyarakat di Kukar untuk bersama sama membasmi politik uang, apalagi Kukar telah ditetapkan sebagai ibu kota Negara yang baru. Pemkab Kukar terus berupaya melakukan dan membentuk edukasi dan advokasi dalam mencerdaskan pikiran masyarakat.

Banyak pihak yang menyampaikan kritikan kepada Pemkab Kukar tentang hal ini, untuk itu pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi.

"Gunakan hak pilihnya dengan baik dan benar dan jangan terpancing dengan isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan," pinta Edi Damansyah. ( Medsi 04 ).

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved