Berita Pemprov Kalimantan Utara

Jalankan Instruksi Gubernur, RSUD Tarakan Sediakan Layanan Jemput Pasien Tak Mampu

Demikian disampaikan Kepala Dinkes Kaltara Usman dan Direktur Utama RSUD Tarakan dr H Muhammad Hasbi saat menjadi narasumber

Jalankan Instruksi Gubernur, RSUD Tarakan Sediakan Layanan Jemput Pasien Tak Mampu
HUMASPROV KALTARA
KESEHATAN - Kepala Dinkes Kaltara Usman dan Dirut RSUD Tarakan dr Hasbi, saat menjadi narasumber ResKal edisi ke-59 di Tanjung Selor, Selasa (8/10/2019). 

TANJUNG SELOR – Menjalankan instruksi Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan menyediakan layanan jemput pasien tak mampu. Program ini sudah berjalan sejak 2017 lalu, utamanya di Tarakan.

Demikian disampaikan Kepala Dinkes Kaltara Usman dan Direktur Utama RSUD Tarakan dr H Muhammad Hasbi saat menjadi narasumber pada cara Respons Kaltara edisi ke-59 di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (8/10).

“Program ini (jemput pasien tak mampu) merupakan instruksi langsung dari Pak Gubernur. Bahkan dalam penekanannya, Pak Gubernur menegaskan, agar dipastikan jangan sampai ada warga Kaltara yang tak terlayani atau bahkan telantar,” ungkap dr Hasbi.

Dalam penerapannya, secara teknis program layanan jemput pasien tak mampu ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, di lapangan masih ada ditemukan kendala-kendala.

Di antaranya, kendala transportasi. Mengingat kondisi geografis Kaltara, tidak semua warga yang membutuhkan jemputan bisa terlayani dengan maksimal.

Ditambahkan Usman, untuk pasien dari luar Tarakan, Pemprov telah menyediakan ambulans air. Namun karena keterbatasan baru satu unit speedboat sebagai ambulans air, untuk sementara hanya warga Tanjung Selor dan sekitarnya yang dilayani.

“Untuk yang di daerah lain, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” tandasnya.

“Kita sudah berupaya maksimal. Bahkan untuk program ini telah dibentuk tim, dengan melibatkan pihak terkait lainnya. Termasuk dengan Dinas Kesehatan Provinsi,” kata Usman.

Kendala lain adalah terkait dengan identitas warga. Banyak warga yang membutuhkan pertolongan, namun ternyata identitasnya tidak ada.

“Kita sebenarnya hanya membutuhkan secarik kertas. Kalau misalkan dia warga telantar, perlu ada surat yang menyatakan itu. Yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial setempat,” tandasnya.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved