Jokowi Keluarkan Perpres, Pejabat Negara Wajib Pidato dalam Bahasa Indonesia saat di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Jokowi Keluarkan Perpres, Pejabat Negara Wajib Pidato dalam Bahasa Indonesia saat di Luar Negeri
Biro Pers Setpres RI
Foto Presiden Joko Widodo berbincang dengan Penasehat Gedung Putih Ivanka Trump disela-sela menghadiri KTT G20 hari kedua di Osaka Jepang, Sabtu (29/6/2019) viral. Apa yang diobrolkan putri Presiden Donald Trump dengan Presiden Indonesia 

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.  

Perpres ini salah satunya mengatur bahwa Presiden, Wapres, dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam atau pun luar negeri.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

Keburukan Jokowi di Mata Denny Siregar yang Dikenal sebagai Buzzer Istana

Benny Wenda Ingin Bertemu Jokowi dan Ajukan 7 Syarat, Bahas Referendum hingga Tarik TNI-Polri

Soal Janji hingga Wibawa Presiden Jokowi, Peneliti Ungkap Dampak Baik dan Buruk Terbitnya Perppu KPK

Prabowo Disebut Siapkan Calon Menteri, Ini 5 Sosok yang Mengemuka, 1 Masuk dengan Kriteria Jokowi 

Pasal berikutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri dan pidato resmi di luar negeri.

Di dalam negeri, Presiden/Wapres dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun forum internasional.

Sementara itu, aturan mengenai 'pidato resmi di luar negeri' juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres yakni yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.

“Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah,” bunyi Pasal 18 Perpres.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya bernomor 16 Tahun 2010 yang diterbitkan di era SBY.

(*)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Jokowi Teken Perpres, Pidato Presiden di Luar Negeri Wajib Pakai Bahasa Indonesia 

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved