Kementerian Desa & Kejaksaan Gelar Sosialisasi Akuntabilitas Tata Kelola Penggunaan Dana Desa

Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa diselenggarakan di Balikpapan.

Kementerian Desa & Kejaksaan Gelar Sosialisasi Akuntabilitas Tata Kelola Penggunaan Dana Desa
TRIBUNKALTIM.CO/ EVI ROHMATUL AINI
Kementerian Desa dan Kejaksaan Gelar Sosialisasi Bersama Tentang Akuntabilitas Tata Kelola Penggunaan Dana Desa se-Kalimantan Timur di Swiss BelHotel, Rabu (9/10/2019) 

TRIBUN KALTIM, BALIKPAPAN -  Kementerian Desa & Kejaksaan Gelar Sosialisasi Tentang Akuntabilitas Tata Kelola Penggunaan Dana Desa

Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa diselenggarakan pada tanggal 8-10 Oktober 2019 bertempat di Swiss-Bell Hotel Balikpapan, Kalmantan Timur.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT RI Anwar Sanusi bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. Irsan Noor, M.Si.

Hadiri Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Jan S Maringka: Jadikan Kejaksaan Rumah yang Nyaman

Alat Musik Ini yang Bikin Pembukaan Rapat Koordinasi Kementerian PUPR dan Kejaksaan RI, Berbeda

Berkas Dua Tersangka Pembunuh Marco Fernando, Penyandang Disabilitas Dilimpahkan ke Kejaksaan

Soal Aduan Kadin ke Kejaksaan, FKPLB Minta ULP Batalkan Perusahaan Pemenang Proyek

Acara juga diisi dengan pengarahan Jaksa Agung Muda Intelijen dan diskusi panel menghadirikan narasumber dari Kejaksaan Agung dan Kementerian PDTT RI.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta Pejabat teras Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT RI Anwar Sanusi, Ph.D menyampaikan

bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan aparat penegak hukum,

dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa di wilayahnya masing-masing.

Untuk itu peran Kejaksaan dalam mengawal dana desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

Senada dengan Anwar Sanusi, Jaksa Agung Muda Intelijen dalam pengarahannya menegaskan bahwa Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)

Halaman
123
Penulis: Evi Rohmatul Aini
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved