Taufik Basari dari NasDem Tak Rela Jika Gerindra Dapat Jatah Menteri, Preseden Buruk Perpolitikan

Nasdem melalui Taufik Basari menilai jatah Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo untuk Partai Gerindra akan jadi preseden buruk perpolitikan

Taufik Basari dari NasDem Tak Rela Jika Gerindra Dapat Jatah Menteri, Preseden Buruk Perpolitikan
Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo saat bertemu calon presiden Prabowo Subianto usai sama-sama mencoba kereta MRT di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). INSET: Amien Rais 

TRIBUNKALTIM.CO - Taufik Basari dari Nasdem tak rela jika Gerindra dapat jatah Menteri, preseden buruk perpolitikan.

Diketahui, Gerindra gencar dikabarkan bakal dapat posisi Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menanggapi isu Partai Gerindra yang akan mendapat jatah Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tiga Anak Presiden Diprediksi Jadi Menteri Kabinet Jokowi-Maruf, Gerindra Siapkan Nama, Ini Skemanya

Prabowo Disebut Siapkan Calon Menteri, Ini 5 Sosok yang Mengemuka, 1 Masuk dengan Kriteria Jokowi 

Selain AHY, 2 Anak Mantan RI1 Ini Mengemuka Jadi Menteri Jokowi, Pengamat Soroti Kans Menteri Susi

Menurut Taufik, jika benar Partai Gerindra mendapatkan posisi menteri akan menjadi preseden buruk bagi perpolitikan di Indonesia.

Sebab, pada Pilpres 2019 lalu, Partai Gerindra jelas-jelas lawan politik Presiden terpilih Jokowi.

Terlebih, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan rival Jokowi saat di Pilpres.

"Ketika yang berbeda pandangan terus mau mengesampingkan perbedaan pandangan yang prinsipil itu hanya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu.

Nah tentu akan menjadi preseden buruk bagi perpolitikan kita," kata Taufik Basari saat ditemui di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019) malam.

Taufik Basari pun mengatakan, Partai Gerinda yang jelas-jelas bukan pengusung atau pendukung dari pasangan Jokowi-Maruf, maka menjadi oposisi menjadi pihak yang di luar pemerintahan jauh lebih baik.

Karena, akan tercipta check and balance apalagi pemerintah butuh pihak yang punya dan bisa mengawasi sertamengkritisi jalannya pemerintahan kedepan.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved