Kehabisan Dana, PBB Terancam Tak Bisa Bayar Gaji Staf, Sekjen PBB Singgung Utang Negara Anggota

PBB terancam tidak bisa membayar gaji staf mereka bulan depan karena tidak memiliki cukup uang.

Kehabisan Dana, PBB Terancam Tak Bisa Bayar Gaji Staf, Sekjen PBB Singgung Utang Negara Anggota
EPA
Majelis Umum PBB akan mengadaka pertemuan darurat 

TRIBUNKALTIM.CO - PBB terancam tidak bisa membayar gaji staf mereka bulan depan karena tidak memiliki cukup uang.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, hal itu bisa saja terjadi jika negara-negara anggotanya tidak ada yang membayar utang mereka.

Guterres berbicara di hadapan komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang, Selasa (8/10/2019), bahwa jika dirinya tidak berusaha sejak Januari untuk memotong pengeluaran maka PBB tidak akan dapat menggelar agenda pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.

Ke Sidang Umum PBB, Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Hanya di Nongkrong Kafetaria, Ini Sebabnya

Soal Kerusuhan di Papua, Tokoh Separatis Ini Minta Bantuan ke PBB dan Pemerintah Australia

Wakil Tetap Indonesia di PBB Dian Triansyah Terpilih Jadi Wapres Majelis Umum

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Dorong Pemerintah Indonesia Berdialog Dengan Rakyat Papua

"Bulan ini kita akan mencapai defisit terburuk dalam satu dekade. Kita mengambil risiko, memasuki November tanpa punya cukup uang tunai untuk membayar gaji," ujar Guterres.

"Pekerjaan dan reformasi kita mungkin dalam bahaya," tambahnya.

Guterres mengatakan, pihaknya telah memperkenalkan langkah-langkah luar biasa pada bulan lalu untuk mengatasi kekurangan dana tersebut.

Langkah yang diambil Guterres di antaranya hanya mengizinkan perjalanan penting, serta membatalkan atau menangguhkan sejumlah pertemuan yang memungkinkan.

Selama ini, Amerika Serikat masih menjadi kontributor terbesar PBB, dengan tanggung jawab untuk 22 persen dari total anggaran reguler pada 2019 sebesar lebih dari 3,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 46,7 triliun).

Anggaran itu digunakan untuk membayar seluruh kegiatan dan pekerjaan PBB, termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, sosial ekonomi, dan komunikasi.

Namun dilansir Reuters, Washington masih belum membayarkan dana sekitar 381 juta dolar AS (sekitar Rp 5,3 triliun) untuk anggaran reguler PBB tahun lalu dan 674 juta dolar AS (sekitar Rp 9,5 triliun) untuk anggaran reguler 2019.

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved