Berita Pemkab Penajam Paser Utara

Saksikan Pelantikan Unsur Pimpinan DPRD PPU, AGM Ingatkan Pentingnya Sinergi Pemkab dan DPRD

AGM membacakan sambutan Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan, selamat mengemban tugas dan amanah rakyat kepada pimpinan DPRD.

Saksikan Pelantikan Unsur Pimpinan DPRD PPU, AGM Ingatkan Pentingnya Sinergi Pemkab dan DPRD
HUMASKAB PPU
Tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten PPU 2019-2024 bersumpah janji dalam pelantikan mereka di gedung DPRD PPU, Penajam, Rabu (9/10/2019). Mereka adalah Ketua Jhon Kenedy (Partai Demokrat), Wakil Ketua I Rauf Muin (Partai Gerindra), dan Wakil Ketua II Hartono Basuki (Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan). 

PENAJAM - Tiga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) periode 2019-2024 yang telah ditetapkan pada 7 Oktober 2019 lalu melalui  SK Gubernur Kaltim, resmi dilantik.

Tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten PPU periode 2019-2024 yaitu Ketua Jhon Kenedy (Partai Demokrat), Wakil Ketua I Rauf Muin (Partai Gerindra), dan Wakil Ketua II Hartono Basuki (Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan). Pengucapan sumpah dan janji ketiganya dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) PPU Anteng Supriyo di Ruang sidang Paripurna Gedung DPRD, Rabu (9/10).

Usai pelantikan, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy di hadapan tamu undangan yang hadir menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD PPU, masyarakat hingga jajaran Pemerintah Kabupaten PPU.

"Atas kepercayaan dan kehormatan ini kepada kami dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras hingga acara ini dapat berjalan lancar. Terimakasih lebih khusus kami sampaikan kepada saudara Ketua PN Penajam yang telah memandu pelaksanaan peresmian dan pengucapan sumpah /janji pimpinan DPRD defenitif Kabupaten PPU," kata Jhon Kenedy.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan, selamat mengemban tugas dan amanah rakyat kepada pimpinan DPRD.

Rakyat telah memilih dan memberikan kepercayaan untuk menjadi wakilnya guna mengemban tugas seperti menjaga kedaulatan bangsa dan kedaulatan politik, merealisasikan kemandirian ekonomi dengan selalu memperhatikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai bangsa yang bermartabat.

"DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan. Maknanya, kedua lembaga ini sama dan sejajar," kata AGM.

Lanjut AGM, Pemerintahan Kabupaten PPU dan DPRD PPU yang berada pada posisi sejajar sebagai mitra kerja dan bersinergi dengan melindungi masyarakat dan kepentingan pihak yang telah memilih sebagai wakilnya.

"Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada rakyat baik melalui jaring aspirasi masyarakat maupun pada saat masa reses," lanjutnya.

Dalam sambutan tersebut AGM menambahkan pesan, apabila suhu politik tinggi maka pembangunan rendah namun jika suhu poltik rendah pembangunan tinggi.

"Hari ini kita dihadapkan dengan kenyataan dan keberkahan bahwa Kabupaten PPU telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Tanah ini benar-benar penuh keberkahan tidak ada gempa dan kita hidup rukun damai, bergandengan tangan membangun PPU, " lanjut AGM,

"Hari ini saya dihadapkan dengan demo karyawan IHM saya mohon izin jika ada aspirasi tolong disampaikan kepada anggota DPRD, agar kita bisa duduk bermusyawarah mufakat untuk memutuskan apa yang harus kita putuskan demi kemakmuran masyarakat," kata AGM menambahkan.

AGM juga mengingatkan, kita mendapat amanah yang akan dipertangungjawabkan di dunia dan akhirat. "Semoga Allah menguatkan iman kita untuk membangun PPU yang baru maju, moderen, dan religius,". (advertorial/humas/kominfo)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved