Berita Pemkab Kutai Barat

BKAD Gelar Rapat Pedomani SHSBJ, Demi Tercapainya Target Raih Opini WTP Kelima

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dihadiri Inspektur Inspektorat, Sekretaris BKAD,

BKAD Gelar Rapat Pedomani SHSBJ, Demi Tercapainya Target Raih Opini WTP Kelima
HUMASKAB KUBAR
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Aset dan Kekayaan Daerah menggelar Rapat Final Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 di Ruang Rapat BP3D. 

SENDAWAR - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Aset dan Kekayaan Daerah menggelar Rapat Final Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 di Ruang Rapat BP3D.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dihadiri Inspektur Inspektorat, Sekretaris BKAD, perwakilan PT.Indo Mukti Nusantara selaku narasumber, para Kabid, Kasubid dan Staf terkait dari masing-masing OPD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Yacob Tullur mengatakan dengan terlaksananya kegiatan ini akan diperoleh standar harga dengan memperhatikan berbagai aspek guna mendukung pekerjaan dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Kutai Barat pada 2020.

Tullur mengimbau kepada seluruh peserta dari masing-masing perangkat daerah agar menyimak dengan seksama setiap pemaparan hasil kajian dari narasumber sehingga nantinya diperoleh kesepakatan dan menyetujui hasil tersebut serta siap menjalankannya.

"Perlu saya ingatkan ke depannya pemerintah menargetkan untuk memperoleh Opini WTP kali kelimanya. Tentunya hal tersebut bisa dicapai jika seluruh perangkat daerah bahu membahu mendukung hal tersebut," ujarnya.

Bijaklah dalam penggunaan anggaran, lakukan dengan mengutamakan prioritas kebutuhan yang urgen serta yang tak kalah penting mengacu pada HSBJ dan ketentuan perundangan yang telah ditetapkan.

"Saya tidak pernah jemu mengingatkan laksanakan program kerja dengan melihat kebutuhan publik bukan pada muatan kepentingan. Kiranya kesadaran dan kepedulian kita dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap langkah gerak penyelenggaraan pemerintahan,"imbuhnya

Ia juga berpesan kepada narasumber dalam hal ini PT. Indo Mukti Nusantara dan BKAD selaku pelaksana teknis, terus jalin sinergitas yang baik.

"Tentunya proses ini harus terus dikawal sehingga segala keputusan yang menyangkut urusan anggaran masing-masing OPD dapat lebih terarah dan jelas dalam penggunaannya," pesannya.

Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah Rion ditemui usai kegiatan mengungkapkan, seperti kita ketahui bersama. Agenda hari ini sesuai tahapannya, dimana merupakan puncak dari awal penyusunan draft yang lalu dan tadinya juga dibahas hasilnya.

"Semoga sesuai harapan kita bersama dokumen tersebut nantinya dicetak dan menjadi pedoman pada 2020 mendatang, " ungkapnya.

Dalam menyukseskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tentu saja harus didukung oleh dari berbagai aspek salah satunya ialah dengan efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran. Oleh karenanya demi mendukung hal tersebut, maka dibutuhkan penyusunan standarisasi barang dan jasa.

Standarisasi ini dilakukan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (DPA) seperti yang tertuang dalam amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (HMS11)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved