Ibu Kota Baru

Dua Kota Penyangga Ibu Kota Baru Ini Miliki Daerah Terkumuh Terluas di Kaltim

Dua kota besar, yakni Kota Balikpapan dan Samarinda sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) memiliki daerah terkumuh terluas di Kaltim.

Dua Kota Penyangga Ibu Kota Baru Ini Miliki Daerah Terkumuh Terluas di Kaltim
TRIBUNKALTIM/NEVRIANTO HP
Warga beraktivitas di pemukiman jala Perniagaan Kota Samarinda beberapa waktu lalu (16/2/ 2019) permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus, persisnya di RT jalan Perniagaan Gang Rahmat persisnya di RT 36,37,38 di Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda Ulu, akan dibongkar Pemkot demi mengurangi kawasan kumuh di kota Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dua kota besar, yakni Kota Balikpapan dan Samarinda sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) memiliki daerah terkumuh terluas di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi kepada media saat membuka Workshop Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kaltim, Rabu (9/10) di Hotel Radja Samarinda.

Balikpapan, lanjut Hadi, meraih peringkat pertama sebagai daerah kumuh terluas di Kaltim dengan daerah kumuh seluas 58,58 hektare. Sedangkan Samarinda, peringkat kedua dengan luasan daerah kumuh seluas 25,34 hektare.

Menyelesaikan persoalan ini, menurut Hadi, harus melibatkan semua elemen di Kaltim. Terlebih, keterlibatan pemerintah daerah di Kaltim.

"Terlebih, sekarang ini kita menghadapi tantangan baru. Kedatangan pekerja-pekerja baru ke Kaltim dari daerah di luar Kaltim," ujarnya sembari menjelaskan tantangan menghadapi penetapan Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

"Bahkan, diprediksikan sendiri oleh Wakil Presiden RI, Pak Jusuf Kalla bahwa minimal akan ada 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Kaltim," kata Hadi menjelaskan.

Terungkap Ada 10 Titik Kawasan Kumuh di Kota Samarinda, Ini Lokasinya

Pemkot Bontang Target Seribu Permukiman Kumuh di Bontang Selesai Direhab 2021 Mendatang

Tentunya, perpindahan 1,5 juta ASN tersebut akan terjadi setelah seluruh infrastruktur IKN telah terbangun di Kaltim dalam beberapa tahun mendatang. Namun, bukan persoalan itu yang menjadi masalah.

Menurut Hadi, perpindahan ASN tersebut nantinya akan menjadi tanggungan negara dan dapat dipastikan akan memiliki tempat tinggal sendiri.

"Yang kita khawatirkan itu, yang bukan ASN kalau datang ke Kaltim. Kalau ASN tentu sudah menjadi tanggungnan negara, kalau yang bukan ASN maka akan datang dengan berbagai macam masalahnya.

Kalau mereka datang tanpa modal dan tempat tinggal maka itu akan menjadi masalah. Oleh karenanya, siapapun yang datang nanti harus dipastikan mereka memiliki tempat tinggal," tandasnya.

Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved