Berita Pemprov Kalimantan Utara

Tawarkan 2 Skema di KBM, Kebutuhan Rumah di Tanjung Selor Diprediksi Capai 24.213 Unit

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menawarkan dua skema pembangunan.

Tawarkan 2 Skema di KBM, Kebutuhan Rumah di Tanjung Selor Diprediksi Capai 24.213 Unit
HUMASPROV KALTARA
KOTA BARU - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menjelaskan rencana Kota Baru Mandiri Tanjung Selor kepada Menteri BUMN Rini Soemarno belum lama ini. 

Tekfot :
Humas Provinsi Kaltara

TANJUNG SELOR – Sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2018, percepatan realisasi pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor terus digenjot. Salah satunya terkait penyediaan perumahan di KBM Tanjung Selor.

Untuk ini, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menawarkan dua skema pembangunan.

Demikian terungkap saat digelar Focus Group Discussion (FGD), sebagai bagian penting dari percepatan action plan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan KBM di Tanjung Selor, beberapa waktu lalu.

FGD yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara itu, turut dihadiri perwakilan dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR RI.

Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pada FGD tersebut diinformasikan bahwa Kementerian PUPR telah menyusun rencana teknis penyedaian perumahan umum dan komersial untuk mendukung pengembangan KBM Tanjung Selor.

“Tentunya, Pemprov Kaltara menyambut baik rencana tersebut,” kata Irianto.

Grafis Kota Baru Mandiri Tanjung Selor
Grafis Kota Baru Mandiri Tanjung Selor (HUMASPROV KALTARA)

Terkait rencana tersebut, Pemprov Kaltara sendiri telah melakukan pembebasan lahan untuk pengembangan KBM Tanjung Selor. Dari data DPUPR-Perkim Kaltara, total luasan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 590,26 hektare. Sementara untuk tahun ini, tengah berproses pembebasan lahan seluas 173,55 hektare.

“Pembebasan lahan dilakukan sesuai metode kerja, dan berdasarkan aturan yang berlaku,” tutur Gubernur.

Disampaikan pula bahwa ada 5 hal yang menajdi fokus FGD. Kesatu, sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baik produk dari BPIW maupun dari Dirjen Perumahan.

“Terkait dengan alokasi anggaran, KBM bisa difaslitasi pembangunannya menggunakan APBN maupun anggaran lainnya. Selain itu, segala perizinan akan dipermudah oleh Ditjen yang berwenang,”
Ucap Irianto.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved