Ketua DPRD Kaltara Sebut APBD 2020 jadi Pekerjaan Rumah yang Besar

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 telah dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mendagri dalam surat hasil evaluasi APBD Kalimantan Utara 2020, dalam surat itu ditegaskan tak ada pembahasan lagi.

"Karena sudah dievaluasi DPRD Kaltara periode sebelumnya," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kepada Tribunkaltim.co, Sabtu (12/10/2019).

Untuk diketahui, Kalimantan Utara termasuk daerah yang pertama menyodorkan RAPBD Kaltara 2020 kepada kementerian.

Kali ini Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berharap usai pimpinan DPRD Kaltara dilantik dan statusnya definitif, agar segera membentuk alat kelangkapan dewan (AKD).

Harapannya kita dapat menyetujui bersama APBD yang dievaluasi.

"Sehingga kita dapat bekerja pada awal tahun anggaran 2020 yang akan datang," ujarnya.

Terpisah Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris usai dilantik mengatakan.

Pekerjaan rumah terbesar usai dirinya dilantik adalah soal APBD 2020.

Kepada Tribunkaltim.co, ia mengatakan sudah di tahap penyempurnaan.

"PR besar, tanggungjawab untuk pembahasan bersama.

Ini sudah tahap penyempurnaan.

(Tinggal) sinkronisasi yang sudah dibahas di periode 2019 lalu.

"Kami melanjutkan di penyempurnaannya," ungkapnya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan perubahan nilai anggaran

Dalam rancangan APBD 2020,

politisi asal PDIP ini menyatakan tak akan ada yang berubah.

Perubahan nilai anggaran mungkin tidak,

tapi mungkin penamabahan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ada.

Sudah ada peruntukannya untuk apa, kalau tak salah mencukupi dana pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Sekadar mengingatkan, percepatan pengesahan APBD Kaltara 2020.

Tak lain untuk mewujudkan target pembangunan daerah pada 2020.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara 2016-2021.

Pada APBD 2020, belanja daerah yang dianggarkan sekitar Rp 2,739 triliun.

(Tribunkaltim.co/Fachri)