Berita DPRD Kalimantan Timur

Dialog dengan UWGM, DPRD Kaltim Komitmen Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

DPRD Kaltim berkomitmen untuk melanjutkan aspirasi mahasiswa terkait penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP ke pemerintah pusat.

Dialog dengan UWGM, DPRD Kaltim Komitmen Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat
HUMAS DPRD KALTIM
KOMITMEN - Anggota DPRD Kaltim bersama Mahasiswa Universitas Widyagama saling berjabat tangan usai menggelar dialog dalam rangka penyampaian aspirasi terkait penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, Jumat (11/10), di Kantor DPRD Kaltim 

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk melanjutkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP ke pemerintah pusat.

Hal itu disampaikannya disela-sela memimpin dialog dan audiensi antara DPRD Kaltim dengan Mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) Samarinda, Jumat (11/10), di Kantor DPRD Kaltim.

Hadir pula dalam audiensi tersebut Anggota DPRD Kaltim Marthinus, Syafruddin, Safuad, H Baba, Romadhony Putra Pratama, dan Nidya Listiyono. Serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim.

DIALOG - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (tengah) didampingi anggota DPRD Kaltim Syafruddin dan Marthinus saat memimpin dialog dan audiensi antara DPRD Kaltim dengan Mahasiswa Universitas Widyagama, Jumat (11/10), di Kantor DPRD Kaltim.
DIALOG - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (tengah) didampingi anggota DPRD Kaltim Syafruddin dan Marthinus saat memimpin dialog dan audiensi antara DPRD Kaltim dengan Mahasiswa Universitas Widyagama, Jumat (11/10), di Kantor DPRD Kaltim. (HUMAS DPRD KALTIM)

“Kami berkomitmen aspirasi yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa hari ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Karena itu adalah bagian dari tugas kami dalam menghimpun, menyerap, memfasilitasi dan melanjutkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat Kaltim,” ungkapnya.

Namun sebagai bahan materi penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat Samsun meminta agar hasil kajian Mahasiswa Universitas Widyagama terkait penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP dapat disampaikan secara tertulis.

“Ini hal yang sangat bagus sekali, karena Mahasiswa Universitas Widyagama telah mengkaji revisi Undang-Undang KPK dan KUHP terkait pasal-pasal apa saja yang ditolak dan yang perlu diimplementasikan ke masyarkat. Kami berharap kajian tersebut dapat disampaikan secara tertulis bersamaan dengan solusi-solusinya untuk kemudian kita tanda tangani bersama,” ucapnya. (adv/hms3)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved