Berita Pemprov Kalimantan Utara

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kaltara Terbaik I Kategori Kecil, Begini Reward dari Kemenaker

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mendapat penghargaan. Kali ini di bidang ketenagakerjaan.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kaltara Terbaik I Kategori Kecil, Begini Reward dari Kemenaker
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima pengahargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik Pertama Kategori Kecil di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (14/10/2019). Penilaian ini berdasarkan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan Kategori Kecil. 

JAKARTA - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mendapat penghargaan. Kali ini di bidang ketenagakerjaan.

Diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menerima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik Pertama.

Penilaian ini berdasarkan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan Kategori Kecil. Kaltara berada teratas dengan IPK 69,8 di atas Provinsi Papua Barat sebagai terbaik kedua, dan Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penghargaan terbaik ketiga.

"Kita meraih yang terbaik untuk kategori provinsi kecil, sedangkan untuk kategori provinsi besar diraih Jawa Tengah dan kategori sedang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Gubernur yang usai menerima penghargaan di Binakarna Auditorium Hotel Bidakara Jakarta, Senin (14/10).

Dijelaskannya, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. "Di Kaltara, dari 9 indikator tersebut alhamdulillah nilainya cukup baik.

Di antaranya, dalam hal kesempatan kerja, hubungan industrial, juga terkait pengupahan. Sehingga, kita mendapatkan penilaian yang terbaik dari provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk kategori kecil,"lanjutnya.

Dalam hal pengupahan misalnya. Sesuai hasil penilaian, Kaltara dinilai paling cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan soal upah minimum kerja (UMK).

Selain itu, Pemprov Kaltara juga dinilai kooperatif menampung usulan dan aspirasi perwakilan pekerja melalui organisasi, penyelesaian perlindungan pekerja, sengketa ketenagakerjaan termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Kaltara masuk dalam kategori kecil, karena dengan penduduk belum 1 juta. Penghargaan yang diperoleh kemarin adalah merupakan yanga kedua dalam dua tahun berturut-turut. Tahun lalu Kaltara berada di peringkat ke-3. Sementara tahun ini Kaltara sebagai terbaik pertama.

"Penilaian IPK dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Ketenagakerjaan melalui tim independen. Di dalam tim tersebut terdapat para pakar dari perguruan tinggi negeri. Mereka memantau fungsi Ketenagakerjaan di seluruh provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Halaman
123
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved