Berita DPRD Kalimantan Timur

Pasca Mengikuti Orientasi Pendalaman Tugas, Andi Harun Berharap Kinerja DPRD Kaltim Lebih Baik

Disampaikan Andi Harun, ada beberapa isu-isu aktual terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPRD yang didapat dari hasil orientasi

Pasca Mengikuti Orientasi Pendalaman Tugas, Andi Harun Berharap Kinerja DPRD Kaltim Lebih Baik
HUMAS DPRD KALTIM
Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun saat mengikuti orientasi atau pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi beberapa waktu lalu. Ia berharap kinerja DPRD Kaltim lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

SAMARINDA -  Dari hasil orientasi atau pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun berharap kinerja DPRD Kaltim lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Disampaikan Andi Harun, ada beberapa isu-isu aktual terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPRD yang didapat dari hasil orientasi atau pendalaman tugas anggota dewan. Pertama kata dia, terkait dengan tata tertib (tatib) anggota dewan.

“Tatib itu merupakan pedoman pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tatib itu harus fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat. Kecuali yang secara nyata dan tegas telah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemeritah,” terang Andi Harun.

Tatib sebut Politikus Gerindra ini berfungsi sebagai alat kontrol bagi tata cara pelaksanaan tugas anggota DPRD, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan presesi terhadap pelaksanaan fungsi tugas DPRD, akan kembali ke tatib.

Tak hanya itu, Andih Harun juga menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang selam ini menjadi tumpuan bagi anggota dewan dalam hal membantu kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama pada dapil anggota DPRD yang bersangkutan merupakan instrumen perencanaan pembangunan di dalam DPRD.

“Kalau dipemerintah, ada namanya musrembang, dan disinilah pentingnya DPRD menyusun sebuah perda, agar pokir DPRD itu terkoordinasi oleh forum perencanaan pembangunan yang ada dilingkunan pemerintah. Karena secara UU pokir itu merupakan instrumen perencanaan pembangunan,” jelasnya.

Ia juga ingin menegaskan fungsi pengawasan, dalam hal pimpinan anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

“Fungsi pengawasan DPRD itu, memang sudah sangat jelas landasan yuridisnya di dalam peraturan perundang-undangan kita, sekarang tinggal bagaimana pimpinan anggota DPRD itu melaksanakan itu dengan baik, yakni fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah dan produk-produk hukum daerah,” sebut Andi Harun.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar menyamakan persepsi, sehingga masalah-masalah aktual yang menjadi topik menarik dapat ditindaklanjuti. Baik dalam bentuk produk hukm daerah, peraturan internal DPRD, atau secara teknis dibentuk sistem operasional teknis terhadap kerangka kerja yang membutuhkan implementasi teknis.

“Saya sebagai wakil ketua DPRD memandang ini sangat strategis, karena pencerahan, pengetahuan baru dan ilmu dapatkan diawal-awal tugas. Sehingga kita harus susun dari awal, sehingga tidak ada lagi kevakuman sistem operasional teknis, termasuk kevakuman regulasi yang akan menjadi landasan yuridis bagi pimpinan dan anggota DPRD didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga diharapkan, anggota DPRD Kaltim benar-benar mampu menjadi wakil rakyat yang ideal bagi masyarakat yang diwakilinya,” tandasnya. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved