TNI-Polri Larang Warga Unjuk Rasa Jelang Pelantikan, Bambang Soesatyo Jamin Situasi Kondusif

TRIBUNKALTIM.CO - Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sepakat tidak mengeluarkan izin untuk warga yang berniat menggelar aksi demo menjelang dan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2019).

Kesepakatan tersebut dikeluarkan setelah TNI dan Polri menggelar rapat koordinasi dengan DPR terkait pengamanan pelatikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dikutip TribunWOw.com dari channel YouTube KompasTV, Selasa (15/10/2019).

Diketahui bahwa larangan melakukan aksi demo itu dimulai pada Selasa (15/10/2019) hingga Minggu (20/10/2019).

Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono mengatakan apabila ada pihak yang menggelar aksi unjuk rasa maka mereka dianggap ilegal.

"Kami hanya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan instruksi kepada pihak kapolda dan pada kami Kodam Jaya bahwa pada tanggal 20 (Oktober) pemberitahuan adanya unjuk rasa itu tidak akan diproses," jelas Eko.

"Sehingga kalaupun ada yang berunjuk rasa itu adalah bahasanya tidak resmi atau ilegal," sambungnya.

Eko mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan aparat keamanan di sekitaran Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

"Oleh karena itu kita sudah menyiapkan parameter yang sudah ada di sekitaran gedung DPR MPR ini kita sudah buat pengamanan," jelasnya.

Diketahui bahwa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo telah mengungkapkan bahwa pelantikan presiden dan dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 akan digelar pada Minggu (20/10/2019), pukul 14.30 WIB.

Hal tersebut Bambang Soesatyo ungkapkan setelah menggelar rapat gabungan dengan seluruh pimpinan fraksi dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/10/2019).

"Kami sudah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 untuk periode 2019-2024 Itu disepakati akan dilaksanakan pada 20 Oktober jam 14.30 WIB," jelas Bambang Soesatyo, dikutip dari Kompas.com.

Bambang Soesatyo juga menjelaskan bahwa untuk persiapan acara pelantikan MPR menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri, dan Sekretariat Negara.

"Dan besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menlu, dan Setneg untuk memastikan soal keamanan dan protokoler," kata Bambang Soesatyo.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, penyusunan daftar acara pelantikan presiden dan wakil presiden juga telah selesai disiapkan.

"Rundown sudah disebutkan datang jam sekian masuk ruang sidang, kemudian Pak Wapres tiba, Pak Presiden tiba. Sudah kita susun," terang Arsul.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 01:21: 

Bambang Soesatyo jamin suasana kondusif

Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) memastikan situasi keamanan berjalan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai menggelar rapat koordinasi bersama DPR, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN), Perwakilan Menteri Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

"Alhamdulillah dari penjelasan bapak Panglima TNI, Kapolri, dan Ka BIN bahwa situasi keamanan kondusif, dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinan untuk acara tanggal 20 Oktober jam 14.30 berjalan aman dan tertib," kata Bambang.

"Mulai dari titik keberangkatan presiden ke DPR, hingga DPR ke istana sudah diantispasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada, yang sudah disiapkan TNI dan Polri," sambungnya.

Bambang mengatakan, pengamanan tamu-tamu dari negara sahabat dikawal ketat hingga keberangkatan ke DPR untuk mengikuti acara pelantikan.

Bambang mengatakan, ada 2 kepala negara, 4 kepala pemerintahan, 9 utusan khusus dan 157 duta besar yang akan hadir dalam acara pelantikan.

Selain itu, kata Bambang, pengamanan juga diberikan kepada seluruh anggota DPR agar sampai ke Kompleks Parlemen dengan selamat.

"Anggota DPR diberikan pengawalan juga diperlukan agar bisa sampai ke senayan dengan selamat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR, MPR dan DPD berkomitmen melaksanakan acara pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan dengan baik.

Puan mengimbau, seluruh masyarakat dapat mengikuti acara pelantikan secara khidmat.

"Kami berharap ini acara sakral yang harus dilaksanakan khidmat. Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti acara ini secara khidmat. Setelah pelantikan tentu nanti kami akan bekerja sama dengan eksekutif sesuai dengan tugas-tugas kami agar bangsa ini dapat lebih sejahtera," kata Puan.

(*)