Hidayat Nur Wahid Tebak Jokowi Pusing Pasang Menteri, Begini Sikap PKS di Kabinet Kerja Jilid II

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Sebentar lagi akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 

Pemenang Pemilu Pilpres 2019, Joko Widodo atau Jokowi dengan pasangannnya Maruf Amin. 

Sebentar akan dilantik sah menjadi kepala negara dan pemerintahan, sudah banyak desas desus kandidat menteri di Kabinet Kerja Jilid II. 

Yang tentu saja, Kabinet Kerja Jilid II ini juga sudah bahas mengenai peta koalisi dari berbagai partai politik. 

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memastikan, partainya tidak berminat masuk ke kabinet Joko Widodo - Maruf Amin.

Menurut dia, Jokowi sendiri sudah pusing memikirkan jatah menteri untuk parpol koalisi.

"Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit," ujar Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Pada Pilpres 2019, Jokowi didukung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP.

Ada juga partai lain yang tak lolos ke parlemen, yakni Hanura, Perindo, PSI, PBB, dan PKPI.

Jumlah parpol yang menjadi barisan pendukung Jokowi - Maruf Amin juga masih bisa bertambah

Jika Gerindra, Demokrat, dan PAN jadi bergabung ke koalisi.

"Padahal Pak Jokowi sudah bilang komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai, yang partai hanya 40 persen.

Kalau hanya 40 persen, ada 34 (kementerian), berarti hanya sekitar 16. Pasti tidak mudah membagi," kata Hidayat.

Oleh sebab itu, Hidayat mempersilakan Jokowi memilih nama-nama menterinya dari parpol koalisi.

Nah, PKS tak berminat masuk ke kabinet

Dan menyatakan tetap akan menjadi oposisi.

"Kami selalu menyampaikan kursi menteri selalu dibagi kepada partai pendukung Pak Jokowi saja masih kurang."

Apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon. Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi," kata dia.

Kali ini Presiden Jokowi sebelumnya bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kali ini Jokowi mengakui, ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi

Dan masuk kabinet Jokowi - Maruf Amin.

Hanya PKS parpol pengusung Prabowo - Sandi di parlemen yang belum bertemu Jokowi.

Presiden PKS Sohibul Iman sudah menyampaikan.

Ia hanya mau bertemu Jokowi usai pembentukan kabinet.

Dengan begitu, tak ada spekulasi liar bahwa PKS mengincar jatah menteri.

Posisi PKS Mantap di Barisan Oposisi

Penjelasan Hidayat Nur Wahid Soal Posisi PKS yang Mantap di Oposisi, Permintaan Konstituen.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa hingga saat ini partainya tetap berada di jalur oposisi sesuai dengan keputusan Majelis Syuro PKS.

Sikap tersebut menurutnya kemungkinan tidak akan berubah.

"Perkiraan saya sih itu sikap(oposisi) tidak akan berubah sekalipun nanti akan diputuskan oleh keputusan majelis syuro yang baru,"kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019).

Menurut Hidayat, Presiden PKS Sohibul Iman sudah bertemu dengan pengurus serta kader partai di sejumlah wilayah Indonesia.

Mayoritas kader serta konstituen PKS menginginkan partai berada di luar pemerintah atau oposisi.

"Kalau beliau (Sohibul) bertanya, ya konstituen PKS mayoritas mutlaknya menginginkan tetap konsisten dengan sikap yang telah diambil yaitu berada di luar parlemen dalam konteks ini artinya di oposisi," katanya.

Hidayat menghimbau jalur oposisi yang diambil PKS jangan dianggap sebagai musuh pemerintah atau dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Justru menurutnya dalam negara demokrasi yang sehat peran oposisi harus ada.

"Konstitusi kita memberi ruang untuk kemudian berada di kabinet atau berada di luar kabinet.

Dulu juga PDIP di luar kabinet dan biasa saja.

Kalaupun sekarang PKS berada di luar kabinet gak perlu dianggap sebagai suatu hal yang dalam tanda kutip harus dicurigai dan dipersekusi," pungkasnya. 

Posisi PKS Senang Koalisi Indonesia Kerja Solid

Koalisi Indonesia Kerja solid menolak tambahan partai baru di luar partai pendukung Jokowi-Maruf, sikap ini mendapat dukungan dari PKS.

Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, mendukung kesolidan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika memang menolak penambahan partai politik baru di koalisinya.

Menurut Pipin, ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik dan pemerintahan.

"Untuk kebaikan bersama sebaiknya memang tidak semua partai ditarik atau menarik diri jadi koalisi partai pendukung pemerintah.

Perlu ada koalisi partai oposisi yang kredibel dan bermartabat sebagai penyeimbang pemerintahan," ujar Pipin kepada Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

• Tanggapi Oposisi Gabung Jokowi, Puan Maharani Sebut Tak Ada Lagi Wadah Akan Dibentuk usai TKN Bubar

• Minus PDI Perjuangan, Empat Partai Utama Pendukung Jokowi-Maruf Bikin Manuver Tolak Oposisi

• Gerindra Sodorkan Program ke Jokowi-Maruf dan Akan Tetap Oposisi Bila Ditolak, Satunya soal Energi

Adapun Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno belum mengambil keputusan arah politiknya.

Pipin melanjutkan, adanya oposisi yang seimbang dengan koalisi partai pemerintahan membuat demokrasi Indonesia menjadi sehat.

Koalisi oposisi seperti yang dikomandoi PKS dan Partai Gerindra pada 2014-2019 misalnya, bisa diterapkan kembali untuk lima tahun ke depan.

"Meskipun sistem yang kita gunakan sistem presidensial dan tidak diatur dalam konstitusi, namun tidak dilarang dan dalam praktiknya kita sudah menerapkan koalisi partai oposisi seperti dilakukan Gerindra dan PKS pada 2014-2019.

Ini sehat bagi demokrasi," kata Pipin.

"Jangan sampai DPR hanya jadi alat stempel kebijakan pemerintah.

Partai politik kehilangan daya kritis karena sudah digadai jabatan menteri.

Makanya saya setuju kesolidan KIK," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira mengatakan, jangan sampai penambahan anggota koalisi justru membuat parpol yang bergabung di dalamnya tidak solid.

"Bahwa di luar itu ada suara-suara yang ingin bergabung, tapi yang penting pertama itu koalisi solid.

Sehingga jangan sampai ada penambahan atau ini justru membuat koalisi tidak solid," kata Andreas, Selasa (23/7/2019).

Kemudian, empat ketua umum dari partai politik koalisi pendukung Joko Widodo - Maruf Amin dalam Pemilu 2019, berkumpul di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (22/7/2019).

Mereka yang berkumpul adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah.

Keempatnya sepakat bahwa koalisi Jokowi - Maruf Maruf berjalan solid dan berharap ini terjaga dalam lima tahun ke depan.

Mereka juga menegaskan, hingga kini koalisinya belum membahas kemungkinan oposisi masuk ke kursi pemerintahan. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Kali Ini Hidayat Nur Wahid: Pak Jokowi Sudah Puyeng Pikir Porsi Menteri, PKS Tak Berminat", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/16/14242691/hidayat-pak-jokowi-sudah-puyeng-pikir-porsi-menteri-pks-tak-berminat.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Icha Rastika.