Mengenal 3 Walikota Medan yang Ditangkap KPK, 2 di Antaranya Ternyata Pernah Maju Sepaket di Pilkada

Apabila terbukti bersalah, Dzulmi Eldin bakal menjadi Wali Kota Medan ketiga yang terlibat kasus korupsi.

Mengenal 3 Walikota Medan yang Ditangkap KPK, 2 di Antaranya Ternyata Pernah Maju Sepaket di Pilkada
Tribun Medan
Para Wali Kota Medan di masanya 

Untuk itu, Wali Kota berharap jabatan dan amanah yang disandang, dapat dijalankan sebaik-baiknya sesuai aturan, demi tegaknya hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Selamat atas keberhasilan Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK RI."

"Tentu, segudang tugas dan tanggung jawab yang akan dihadapi akan semakin berat."

"Namun kami optimis, amanat yang diemban mampu dijalankan dengan baik, lewat ilmu dan kemampuan yang mumpuni."

"Hal itu juga dapat terwujud jika setiap pekerjaan yang dilakukan diiringi dengan niat yang baik untuk kebaikan negeri ini," tutur Wali Kota.

Orang nomor satu di Pemkot Medan tersebut berharap, sinergitas, soliditas, serta rasa kepercayaan publik dapat dibangun dan dijaga seluruh jajaran KPK.

Karena, katanya, KPK sebagai lembaga negara, independen dan bebas intervensi dari manapun saat menjalankan tupoksinya dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi.

Dengan begitu, KPK tetap menjadi instrumen anti-korupsi yang kuat hingga masa mendatang.

"Kami yakin pimpinan KPK yang terpilih dan telah bersumpah janji akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya."

"Sebab, masyarakat menaruh asa yang tinggi pada KPK untuk menyelamatkan negeri ini dari pelaku praktik korupsi."

"Hendaknya amanat yang diemban dijalankan dengan kesungguhan dan kehatian-hatian, sekaligus membawa KPK menjadi lembaga negara yang semakin baik dan kokoh."

"Semoga seluruh komponen dapat berkolaborasi mewujudkan Indonesia bebas korupsi," harapnya.

Lili Pintauli Siregar pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah hadir dalam acara syukuran tersebut.

Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, kehadiran Wali Kota dan sejumlah penyelenggara pemerintah daerah menjadi bentuk doa, dukungan, dan energi baginya untuk menjalankan tugas di KPK.

"Saya mengaku senang, sebab kehadiran bapak ibu memberi energi besar bagi saya menjalankan tanggung jawab yang diemban sebagai salah satu pimpinan KPK."

"Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua dan meningkatkan sinergitas kita bersama."

"Dalam upaya mencegah dan mengentaskan masalah korupsi yang ada," cetus wanita kelahiran 9 Februari 1966 tersebut. 

11 Fakta Walikota Medan Dzulmi Eldin

Dzulmi ditangkap di OTT usai hadiri syukuran pimpinan KPK, kabar buruk Jokowi.

Lagi, kepala daerah ditangkap karena kasus korupsi.

Baru saja, Walikota Medan, Dzulmi Eldin ditangkap atau terjaring dari Operasi Tangkap Tangah ( OTT ) oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Penangkapan Walikota Medan, Dzulmi Eldin berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2019) dini hari.

Ini kabar buruk untuk Presiden Jokowi sebab Walikota Medan Dzulmi Eldin merupakan politikus Partai Golkar, partai pendukung Jokowi - Maruf Amin.

Penangkapan Walikota Medan, Dzulmi Eldin berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2019) dini hari.

Namun, rangkaian OTT telah berlangsung sejak, Selasa (15/10/2019).

Belum 24 jam dia ditangkap.

Selanjutnya, Walikota Medan, Dzulmi Eldin akan dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat udara untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK.

Sosok Walikota Medan, Dzulmi Eldin tak sendirian ditangkap petugas KPK.

Ada 6 orang lainnya.

"Ada tim lain yang ditugaskan di Medan. Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total 7 orang diamankan, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan swasta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Setelah disergap, Walikota Medan, Dzulmi Eldin langsung dibawa ke Jakarta.

Sang wali kota dikabarkan diterbangkan pada pukul 6:00 WIB.

Beda dengan 6 orang lainnya yang diperiksa di Mapolrestabes Medan.

Penangkapan Walikota Medan, Dzulmi Eldin terkait dengan dugaan suap dalam bentuk setoran.

Saat penangkapan, petugas KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp 200 juta.

Uang itu diduga berasal dari praktik setoran antardinas dan sudah berlangsung beberapa kali.

Diduga kuat uang tersebut terkait dengan setoran dari sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas (SKPD) sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata Febri Diansyah.

Status hukum Walikota Medan, Dzulmi Eldin setelah ditangkap, belum ditetapkan.

KPK memiliki waktu 1 X 24 jam untuk menentukan status hukum dari orang-orang yang diamankan tersebut.

Hasil OTT akan disampaikan secara rinci lewat konferensi pers.

Pihak KPK belum memberikan informasi kapan tepatnya konferensi pers dilaksanakan.

Ditangkap terima uang setoran Rp 200 juta, berapa harta kekayaan Walikota Medan, Dzulmi Eldin?

Berdasarkan data dari e-lhkpn KPK, harta Walikota Medan, Dzulmi Eldin terdiri dari tanah dan bangunan sejumlah Rp 11,5 miliar di  Deli Serdang, Medan, dan Jakarta.

Dia memiliki mobil dan 4 sepeda motor senilai Rp 193 juta.

Juga memiliki harta bergerak sebesar Rp 4,9 miliar dan kas senilai Rp 3,6 miliar.

Penangkapan Walikota Medan, Dzulmi Eldin berlangsung selang sehari setelah petugas KPK menangkap Bupati Indramayu, Supendi dalam suap proyek infrastruktur.

Dalam tempo 48 jam, 2 kepala daerah di 2 pulau dan provinsi berbeda ditangkap KPK.

Sebelumnya, KPK menangkap 4 kepala daerah.

Dalam 3 bulan terakhir, sudah 6 kepala daerah ditangkap KPK.

Bupati Kudus, M Tamzil ditangkap petugas, Jumat (26/7/2019) dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap di rumah dinas Bupati Lampung Utara, Minggu (6/10/2019) malam.

Petugas KPK mengamankan uang sekitar Rp 600 juta yang diduga terkait dengan proyek di Pemkab Lampung Utara.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot ditangkap petugas KPK, Selasa (3/9/2019) atas dugaan terlibat kasus korupsi proyek di Kabupaten Bengkayang.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun ditangkap di Tanjung Pinang, Kepri, Rabu (10/7/2019), saat akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau.

Menariknya, Nurdin Basirun ditangkap petugas KPK, selang 3 hari setelah mememperingati ulang tahunnya ke-62.

Dia lahir di Moro, Karimun, Kepri, 7 Juli 1957.

Ternyata Walikota Medan, Dzulmi Eldin ditangkap di usia 59 tahun.

Dia lahir di Medan, Sumatera Utara, Senin, 4 Juli 1960.

Dia bakal menghabiskan usia senjanya di jeruji besi.

Ternyata Walikota Medan, Dzulmi Eldin adalah politikus Partai Golkar sama dengan Bupati Indramayu, Supendi.

Dzulmi Eldin berhasi menduduki jabatan wali kota setelah diusung PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, PAN, PKPI, dan PBB. 

Dia berpasangan dengan Ahyar Nasution.

Ternyata Walikota Medan, Dzulmi Eldin ditangkap setelah 3 tahun, 7 bulan, dan 28 hari menjabat wali kota.

Dia mulai menjabat, Rabu, 17 Februari 2016.

Sebelumnya, dia adalah Plt Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Camat Patumbak, Camat Lubuk Pakam, dan Kepala Seksi Dinas pendapatan Deli Serdang.(*)

11. Sempat hadiri syukuran pimpinan KPK terpilih

Ssebelum ditangkap, Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengaku sempat bangga bahwa ada sosok anak Medan yang menjadi pimpinan KPK.

Hal itu dia sampaikan di kediaman pimpinan KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (6/10/2019) yang lalu.

Selain menjadi wujud syukur, acara tersebut bertujuan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan seluruh stakeholder dan penyelanggara pemerintah daerah termasuk wali kota. 

Kehadiran Wali Kota disambut langsung Lili Pintauli Siregar sekaligus mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindundan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut. 

Selain wali kota, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, unsur Forkopimda Kota Medan, serta sejumlah tokoh pemuda dan alim ulama juga hadir dalam syukuran yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan keakraban tersebut.

Di sela-sela acara, wali kota mengucapkan selamat atas terpilihnya Lili Pintauli Siregar sebagai salah satu pimpinan di lembaga negara anti rasuah tersebut.

Wali kota mengaku bangga karena putri daerah asal Kota Medan dapat menjadi satu-satunya pimpinan wanita di KPK saat ini.

Untuk itu, Wali Kota berharap jabatan dan amanah yang disandang, dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya  sesuai dengan aturan yang berlaku demi tegaknya hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Selamat atas keberhasilan Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK RI. Tentu, segudang tugas dan tanggungjawab yang akan dihadapi akan semakin berat. Namun kami optimis, amanat yang diemban mampu dijalankan dengan baik lewat ilmu dan kemampuan yang mumpuni. Hal itu juga dapat terwujud jika setiap pekerjaan yang dilakukan diiringi dengan niat yang baik untuk kebaikan negeri ini," kata Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Orang nomor satu di Pemkot Medan tersebut selanjutnya berharap sinergitas, soliditas serta rasa kepercayaan publik dapat dibangun dan dijaga seluruh jajaran KPK.

Hal ini dikarenakan, KPK sebagai lembaga negara independen dan bebas intervensi dari manapun saat menjalankan tupoksinya dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi.

Dengan begitu, KPK tetap menjadi instrumen anti korupsi yang kuat hingga masa mendatang.

"Kami yakin pimpinan KPK yang terpilih dan telah bersumpah janji akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebab, masyarakat menaruh asa yang tinggi pada KPK untuk menyelamatkan negeri ini dari pelaku praktik korupsi," kata Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

"Hendaknya amanat yang diemban dijalankan dengan kesungguhan dan kehatian-hatian sekaligus membawa KPK menjadi lembaga negara yang semakin baik dan kokoh. Semoga seluruh komponen dapat berkolaborasi mewujudkan Indonesia bebas korupsi," katanya lebih lanjut.

Tanggapi OTT KPK di Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara Harapkan Ini Jadi Pelajaran

Kasus OTT KPK Diharapkan Tak Menghambat Peningkatan Jalan Poros Berau - Bulungan

Meski Ada OTT KPK, Kantor Milik Pengusaha Tetap Beroperasi, Tidak Ada Penyegelan

OTT KPK di Kaltim, Pegawai KPK Sempat Bersitegang dengan Terduga Pelaku Saat akan Ditangkap

(*)

Editor: Doan Pardede
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved