OTT KPK di Kaltim, PUPR: Tidak Terkait Proyek Ibu Kota Baru, Begini Nasib Pejabat yang Ditangkap

OTT KPK di Kaltim, PUPR: Tidak Terkait Proyek Ibu Kota Baru, Begini Nasib Pejabat yang Ditangkap

OTT KPK di Kaltim, PUPR: Tidak Terkait Proyek Ibu Kota Baru, Begini Nasib Pejabat yang Ditangkap
TRIBUNKALTIM.CO/ Purnomo Susanto
Suasana lengang di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Satker PJN wilayah II Kalimantan Timur, Gedung DPUPR PERA Kaltim, pada Rabu (16/10/2019), Jalan Tengkawang, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang. 

OTT KPK di Kaltim, PUPR: Tidak Terkait Proyek Ibu Kota Baru, Begini Nasib Pejabat yang Ditangkap

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan di Kalimantan Timur ada beberapa proyek yang berjalan mulai dari jalan nasional hingga jembatan. "Tidak, tidak (terkait ibu kota baru)," ujar Widiarto, Rabu(16/10).

Widiarto menegaskan sudah ada dugaan dari pihaknya mengenai proyek mana yang tersandung korupsi.

Namun, dia enggan memberitahunya, dia meminta menunggu pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita sudah ada dugaan, karena tadi malam juga disampaikan kontraknya sekitar Rp 155 miliar, tapi sekali lagi menunggu rilis resmi KPK," kata Widiarto.

Lebih jauh Widiarto juga mendukung upaya KPK memberantas korupsi. Ia pun mengaku siap bersikap kooperatif.

Tanggapi OTT KPK di Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara Harapkan Ini Jadi Pelajaran

OTT KPK di Kalimantan Timur, Beginilah Situasi Terkini di Kantor BPJN XII Balikpapan

OTT KPK di Kaltim, Pusat Studi Anti Korupsi Unmul Minta Usut Tuntas Tindak Korupsi Kalimantan Timur

"Kami dukung penuh upaya KPK berantas korupsi dan menghormati proses. Kami kooperatif bantu proses hukum tadi malam saya sendiri sekjen antarsaudara Refly ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan," kata Widiarto.

Widiarto juga mengatakan akan membebastugaskan Refly dan menyiapkan pejabat pengganti untuk tetap menjaga tugas di Kaltim.

"Kami menyiapkan pejabat pengganti setelah ada penetapan status dari KPK," ujar Widiarto.

Halaman
1234
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved