Pelayanan Publik Masih Bermasalah, Pemprov Kaltim Teken MoU dengan Ombudsman

Pelayanan Publik Masih Bermasalah, Pemprov Kaltim Teken MoU dengan Ombudsman

Pelayanan Publik Masih Bermasalah, Pemprov Kaltim Teken MoU dengan Ombudsman
TRIBUNKALTIM.CO/ Purnomo Susanto
Penandatangan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Ombudsman RI tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pada Kamis (16710/2019), pukul 15.30 WITA, di Tuang Telian I, Lantai II, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. 

sesuai data yang disampaikan oleh Kemendagri dan Kemenpan RB ada 5 orang PNS yang harus dipecat karena terlibat korupsi,

seluruhnya sudah dilakukan pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Sudah kita laporkan kepada Kemendagri soal pemecatan 5 PNS yang dimaksudkan.

Bahkan, bukan hanya 5. Ada 12 PNS yang sudah kita pecat tahun ini,” ujarnya saat ditemui awak Tribunkaltim.co, pada Kamis (17/10/2019), siang, di lantai II, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Beberapa waktu lalu memang baru 11 yang baru kita pecat.

Sebab, satu orang PNS lainnya masih belum ada salinan putusan hakim yang mengikat.

Sehingga, kita belum melakukan pemecatannya kepada satu orang PNS itu.

Namun, salinan putusan hakim itu sudah kami terima sekarang,” kata M Sabani menjelasakan.

Setelah menerima salinan putusan itu, dijelaskan M Sabani, pihaknya langsung melakukan pemecatan.

Bahkan, naskah surat pemecatannya sudah dibuat.

Halaman
1234
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved