Pelayanan Publik Masih Bermasalah, Pemprov Kaltim Teken MoU dengan Ombudsman

Pelayanan Publik Masih Bermasalah, Pemprov Kaltim Teken MoU dengan Ombudsman

Pelayanan Publik Masih Bermasalah, Pemprov Kaltim Teken MoU dengan Ombudsman
TRIBUNKALTIM.CO/ Purnomo Susanto
Penandatangan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Ombudsman RI tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pada Kamis (16710/2019), pukul 15.30 WITA, di Tuang Telian I, Lantai II, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. 

Jadi, kata M Sabani setelah salinan putusan hakim diterima oleh Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim surat pemecatannya pun langsung terbit.

“Sudah ada surat pemecatannya.

Ketika salinan putusan hakim keluar, langsung surat pemecatannya terbit.

Jadi, 12 orang PNS itu sudah dipecat.

Kalau perjalanannya sendiri, 7 PNS sudah dipecat jauh lebih dulu.

Kemudian, menyusul 5 PNS. Lalu, 4 di antaranya telah dikeluarkan Surat Keputusan pemecatannya.

Terakhir, satu PNS menyusul baru-baru ini untuk dipecat,” tandasnya.

Saat ini, dibeberkan M Sabani, pihaknya tengah menunggu tindak lanjut dari keputusan pemecatan yang telah dikeluarkan Pemprov Kaltim.

Apakah akan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), MSabani mengatakan, pihaknya masih menunggu aduan yang disampaikan para pegawai yang dipecat tersebut.

“Sekarang kita masih nunggu, apakah pegawai-pegawai yang dipecat itu akan menggugat ke PTUN soal keputusan pemecatan yang kita keluarkan, atau lebih menerima keputusan itu.

Tapi, sampai saat ini belum ada surat dari PTUN masuk kepada kami soal adanya gugatan PNS yang sudah dipecat,” tuturnya. (*)

 

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved