Jelang Pelantikan Presiden, Kontras Beber Ingkar Janji Jokowi Soal HAM, Purnawirawan TNI Disebut

TRIBUNKALTIM.CO - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo ( Jokowi ) - Maruf Amin akan digelar 20 Oktober mendatang.

Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres tersebut, sejumlah isu bermunculan.

Mulai dari siapa yang akan menjabat menteri di kabinet hingga merapatnya partai koalisi menjadi perbincangan hangat.

• Kabar Buruk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Orang Nomor 1 di Polisi Ditimpa Musibah, di Palembang

• Setelah Pukul Anggota TNI Yonzipur Hingga Berdarah, Preman Tantang Polisi Tembak Kepalanya

• Akui Prabowo Cerdas, Rocky Gerung: Masuk Kabinet, Jadi Orang Kedua di Pemerintahan Secara Politik

• Harta Kekayaan Mulan Jameela Ternyata Rp 15 M, Lebih Besar dari Desy Ratnasari, Ini Rinciannya

Dan yang teranyar, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras ) juga ikut buka suara.

Deputi Koordinasi KontraS Feri Kusuma menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) periode 2014-2019 telah gagal dan ingkar janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

"Dalam aspek penegakan hukum pelanggaran berat HAM masa lalu, Jokowi gagal, ingkar janji. Nawa cita dan pidato-pidato di awal kepemimpinannya," kata Feri dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang bertema HAM, di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Pada Pilpres 2014, Jokowi membawa semangat baru bagi korban kasus pelanggaran HAM.

Janji-janji Jokowi itu bahkan tertuang dalam nawa cita yang berkomitmen secara adil menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Menurut Feri, beberapa kasus seperti peristiwa Mei 1998, tragedi Trisakti, penculikan 1998, dan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya sempat disebutkan Jokowi saat itu sehingga dianggap memahami sejarah kelam HAM Indonesia.

"Tapi saat terpilih, berubah jadi ingkar janji. Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak ada satu pun kasus (HAM) selesai. Soal HAM sampai sekarang tidak ada yang tuntas. Di era Jokowi justru dihadapkan dengan persoalan baru. Masa depan kita semakin suram," terang dia.

Hal tersebut tercermin dari diangkatnya figur-figur yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM berat seperti mantan Panglima TNI Wiranto.