Ibu Kota Negara

Kesultanan Kutai tak Pernah Dilibatkan Bappenas Soal Pembahasan Ibu Kota Negara

Selama ini pihak kesultanan juga kerap memberikan lahan kepada orang yang berjasa yang dikenal dengan tanah adat.

Kesultanan Kutai tak Pernah Dilibatkan Bappenas Soal Pembahasan Ibu Kota Negara
HUMAS DPRD KUKAR/MURDIAN
Kesultanan Kutai di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat mengelar prosesi adat Erau 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pihak Kesultanan Kutai mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan ibu kota negara (IKN) dengan pemerintah pusat selama ini.

Padahal wilayah Kesultanan Kutai juga masuk dalam lokasi yang saat ini ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota baru.

"Silakan negara mengambil tanah, tanah kerabat (kesultanan) ini, tapi syaratnya manakala ada transakasi jual-beli dilakukan orang lain selain kami, kami akan tuntut," kata Adji Pangeran Ario Jaya Winata, Ketua Pengurus Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan 6 Pemangku Hibah didampingi Wakil Ketua Adji Punawarman dijumpai di Keraton Kesultanan Kutai, Sabtu (19/10).

Sayembara Desain Ibu Kota Negara Sampai 21 Oktober, Sudah 762 Pendaftar di Sayembaraikn.pu.go.id

7 Fakta Terkini Penajam Paser Utara, Lokasi Ibu Kota Negara yang Baru Diumumkan Presiden Jokowi

PLTA Kayan Disiapkan untuk Pasok Listrik Ibu Kota Negara, Moeldoko Minta PLN Serius

Ia meminta pemerintah pusat untuk melibatkan pihak kesultanan dalam hal pembahasan IKN ini.

"Mereka mestinya punya unggah-ungguh, masa mau pakai tanah kami tapi tidak memberikan salam kepada yang punya tanah, setidaknya kumpulkan kami bersama dengan Sultan kemudian minta izin, kami izinkan silakan pakai, negara sendiri terbebas dari transaksi jual-beli," ujarnya.

Selama ini pihak kesultanan juga kerap memberikan lahan kepada orang yang berjasa yang dikenal dengan tanah adat.

Ini yang Dikeluhkan Bupati PPU kepada Presiden Jokowi soal Lokasi Ibu Kota Negara Baru

Direktur BAKTI Sebut Tak Ada Lagi Blank Spot Sebelum Ibu Kota Negara Pindah ke Penajam Paser Utara

"Sedangkan kalau tanah ulayat sifatnya kolektif, misalkan suku dayak datang ke Kutai, pihak kesultanan memberikan tanah untuk digarap tapi tanah itu tak boleh dijual, kalau mereka sudah pindah, maka tanah itu dikembalikan ke kesultanan. Tanah grand sultan diberikan ke siapapun tanpa pamrih, itu bedanya," ucapnya.

Dia mengaku ikut bangga wilayah Kukar menjadi lokasi pemindahan ibu kota baru. "Tapi kami minta dihormati dan diakui eksistensi kita oleh Pusat, tolong dikaji dulu, selama ini Bappenas tak pernah melibatkan pihak kesultanan dalam setiap pembahasan IKN," tuturnya.

Selama ini, lanjut dia, Bappenas hanya menghubungi bupati dan gubernur. Ia berharap pihak kesultanan dikutsertakan dalam pembahasan itu.

Kaltim Jadi Ibu Kota Negara, Isran Noor: Bankaltimtara Harus Ambil Bagian dan Gunakan Momen

Dengar Penjelasan Jokowi, Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim

"Bappenas belum pernah berkoordinasi dengan pihak kesultanan, begitupun Gubernur belum menyampaikan langsung hal pemindahan IKN kepada pihakkesultanan karena beranggapan itu tanah negara," ujarnya.

Dalam PP Nomor 8, ia mengemukakan, tanah negara apabila tanah itu bebas dari hak dan negara tidak punya tanah. "Tanah mengatur kependudukannya, apalagi seperti kami yang bergabung setelah kemerdekaan tahun 1959, ada hak-hak kami di sana, kami hanya minta dihargai," tuturnya.

Ia minta pada negara memberikan secara tegas kompensasi tanah itu boleh diambil dan dipakai untuk IKN tapi kembalikan keraton pada kesutanan atau sekalian negara memberi ganti rugi. (top)

Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved