Usul Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Masuk RPJMN

Usul Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Masuk RPJMN

Tribunkaltim.co, M Arfan
Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Oktober 2017 lalu.  

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Usul Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Masuk RPJMN.

Pemprov Kalimantan Utara bakal mengusulkan pemekaran daerah

secara terbatas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Rencana tersebut diinisiasi lantaran belum satupun rencana pemekaran daerah otonomi baru

kabupaten/kota di Kalimantan Utara yang direalisasikan.

"Ini bertepatan dengan penyusunan Desain Penataan Pemekaran Daerah atau Desertada. Jadi akan dilihat

di situ, daerah mana saja yang prioritas dimasukkan ke dalam Desertada. Dan akan kita dorong masuk ke

dalam RPJMN," sebut Irianto Lambrie dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2019).

Jika masuk RPJMN, hal-hal yang direncanakan memiliki pijakan atau dasar pelaksanaan yang kuat sebagai

dari program pemerintah.

"Apakah Bappenas memasukkan rencana pemekaran daerah otonomi baru ke dalam RPJMN atau tidak, itu

akan dicek nanti. Dan kita akan usulkan dan mendorong ke pemerintah supaya memberi prioritas kepada

Kalimantan Utara," ujarnya.

Pemekaran secara terbatas lanjutnya, pemekaran yang dikhususkan bagi daerah-daerah yang butuh dilakukan pemekaran.

"Salah satunya seperti Tanjung Selor. Karena Tanjung Selor ini kan ibukota provinsi. Artinya dia wajib jadi

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved