Kaltim Provinsi Pertama Pembangunan Rendah Karbon, Isran Tegaskan Pembangunan Hijau

JAKARTA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan komitmen pembangunan hijau sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Khusus pembangunan ekonomi, Kaltim akan fokus pada industrialisasi berbasis sumber daya alam terbarukan.

Kaltim akan terus menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis renewable resources.Termasuk meningkatkan produktivitas dengan pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah.

Saat ini Kaltim sedang bekerja keras menuntaskan fase I dan II program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Find (FCPF-CF) 2020-2024. Selanjutnya Kaltim akan memasuki fase III.

Pada fase ini Kaltim sangat berharap dukungan pada aspek perencanaan pembangunan daerah, perencanaan spasial daerah dan perencanaan pembangunan sektor, seperti review RPJMD, RTRW, Renstra Dinas dan lain-lain yang selaras dengan Visi Misi Gubernur. Serta pelaksanaan penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka implementasi FCPF-CF 2020-2024.

"Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pembangunan rendah karbon. Selain baik untuk alam kita, jika program ini sukses, maka kita akan menerima insentif yang lumayan dari carbon fund. Karena itu, program pembangunan hijau ini tentu harus kita dukung penuh," kata Isran menghadiri Rapat Dewan Pengarah Green Growth Program (GGP) di Ruang Rapat Sugijanto Soegijoko (SS) Kementerian PPN/Bappenas Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Rapat membahas kemajuan dan kelanjutan program pertumbuhan hijau fase II 2016-2019 kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan Green Growth Global Institute (GGGI).

Dalam pertemuan ini, Gubernur Isran Noor didampingi Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kaltim Saur Parsaoran.
Sementara Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Bappenas Dr Arifin Rudiyanto mengapresiasi Kaltim karena menjadi provinsi pertama yang melaksanakan program pertumbuhan hijau ini.

"Semoga bisa menjadi contoh dan motor penggerak bagi provinsi lain untuk melakukan hal yang sama. Apalagi Kaltim juga ditunjuk sebagai pelaksana program FCPF-CF oleh Bank Dunia dan negara donor untuk mengimplementasikan pembangunan berbasis ekonomi hijau dan rendah emisi karbon," harap Arifin.

Tampak hadir, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale, Country Representative GGGI Indonesia Marcel Silvius, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Dr Ruandha Agung Sugardiman, Tim Pengarah GGGI Indonesia Prof Emil Salim dan Erna Witoelar, pejabat Direktur di lingkup Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kemenko Perekonomian dan LAN, serta perwakilan Pemprov Kaltim dan Kalteng. (her/sul)