Aset Pemprov Kalimantan Utara Sentuh Rp 6,7 Triliun, Gandeng KPK dan BPN Sertifikasi Aset

Aset Pemprov Kalimantan Utara Sentuh Rp 6,7 Triliun, Gandeng KPK dan BPN Sertifikasi Aset

Aset Pemprov Kalimantan Utara Sentuh Rp 6,7 Triliun, Gandeng KPK dan BPN Sertifikasi Aset
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Tampak ruas jalan dan kendaraan melintas di Jalan Poros Tanjung Selor-Tanah Kuning beberapa waktu lalu. Infrastruktur jalan dan kendaraan merupakan item aset milik pemerintah dan pemerintah daerah sesuai klasifikasinya. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR -Aset Pemprov Kalimantan Utara sentuh Rp 6,7 triliun, gandeng KPK dan BPN sertifikasi aset

Aset Pemprov Kalimantan Utara senilai Rp 6,7 triliun. Aset tesebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis.

Pertama, Aset Lancar, yang terdiri atas kas daerah, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan jumlahnya senilai Rp 517,2 miliar.

Kemudian Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 170 miliar melalui penyertaaan modal di bank milik Pemerintah Daerah.

Aset juga mencakup Aset Tetap senilai Rp 5,7 triliun yang terdiri atas tanah, gedung, peralatan dan mesin dan infrastruktur. Sedang Aset Lainnya senilai Rp 316,6 miliar.

Pelaksanaan Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Utara Denny Harianto menjelaskan, pengelolaan aset-aset tersebut perlu dilaksanakan dan disajikan dalam data yang baik.

Dalam hal pengawasan dan pengamanan aset tanah misalnya, tanah-tanah milik Pemprov telah dipasangi papan tanda kepemilikan. Gedung-gedung yang dibangun juga telah lengkap dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kendaraan bermotor sudah lengkap STNK dan BPKB. Tetapi masih ada OPD yang belum menyerahkan BPKB ke kami.

Kita akan dorong dan meminta komitmen semua OPD untuk bersama-sama mengelola dan pencatatan aset dengan baik," sebut Denny dalam 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (22/10/2019).

Pemprov juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur,  untuk mempercepat sertifikasi aset tanah yang belum bersertifikat dengan prinsip transparan, akuntabel, dan bebas KKN.

"Kita sudah MoU dengan Kanwil dan KPK pada 21 Agustus 2019 kemarin," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved