Alasan Cukup Serius, Mantan Ketua KPK Sebut Menteri-menteri Jokowi Tak Pas, Satunya Nadiem Makarim

Saat ditanyai mengenai susunan kabinet itu, mantan pimpinan KPK mengaku malas menanggapi Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi.

Alasan Cukup Serius, Mantan Ketua KPK Sebut Menteri-menteri Jokowi Tak Pas, Satunya Nadiem Makarim
(Rizal Bomantama/Tribunnews.com)
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan tanggapannya mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju masa kepimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin, 2019-2024.

Saat ditanyai mengenai susunan kabinet itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku malas menanggapi Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi.

"Malas saya menanggapi kabinet tapi saya mau tetap menyampaikan pada masyarakat, ada beberapa yang tidak sesuai kapasitasnya," kata Busyro usai menghadiri Dies Natalis ke-61 UMS di Sukoharjo, Kamis (24/10/2019).

 Pendaftaran CPNS 2019, Cara Mudah Buat Akun Link, sscasn.bkn.go.id, Aturan STR dan Formasi 40 tahun

 7 Tahapan Pendaftaran CPNS 2019, Jadwal, Link sscasn.bkn.go.id, Formasi, Sarjana Paling Beruntung

 Adian Napitupulu Segera Temui Jokowi, Penasaran Prabowo Subianto Bisa jadi Menhankam

 Besok 25 Oktober CPNS 2019 Buka di sscasn.bkn.go.id, Ini Tahapan & Persyaratan, 40 Tahun Bisa Daftar

Busyro mencontohkan ada beberapa kementerian yang dianggapnya sebagai not right man in right job atau orang tidak tidak tepat dalam pekerjaannya yakni Kementrian Agama (Kemenag) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Naib Amirul Hajj Busyro Muqoddas menyampaikan arahan kepada jemaah haji Indonesia
Naib Amirul Hajj Busyro Muqoddas menyampaikan arahan kepada jemaah haji Indonesia ((Tribunnews/Muhammad Husain Sanusi/MCH2019))

"Kalau menempatkan Fachrul Razi dari basic TNI karena radikalisme itu tidak tepat, karena urusan Kemenag tidak hanya itu," jelasnya.

"Apalagi radikalisme terlalu mengerucut pada simbol dan gerakan satu agama tertentu," tutur dia menegaskan.

Satu lagi mengenai Mendikbud, sebagai kementrian yang akan menentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, seharusnya dipimpin oleh orang yang memahami dunia pendidikan.

Dia juga mengritisi komposisi kabinet penegakan hukum.

Menurutnya, penegakan hukum ke depan sangat ditentukan oleh suprastruktur kekuasaan pemerintah, baik dari istana maupun DPR.

Kehadiran Mahfud MD di posisi Menko Polhukam, menurut Busyro, tetap tidak mudah memberikan dampak besar, karena dibayangi beberapa tokoh yang lebih senior.

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved