Usul Hak Interpelasi dan Angket Soal Jabatan Sekdaprov, Makmur Ingin Ketemu 55 Anggota DPRD Kaltim

Usul Hak Interpelasi dan Angket Soal Jabatan Sekdaprov, Makmur Ingin Ketemu 55 Anggota DPRD Kaltim

Usul Hak Interpelasi dan Angket Soal Jabatan Sekdaprov, Makmur Ingin Ketemu 55 Anggota DPRD Kaltim
Tribunkaltim.co/Budhi Hartono
Ketua DPRD Kalimantan Timur atau kaltim Makmur HAPK 

Karena, jika sistem administrasi dilaksanakan tidak sesuai aturan dan mekanisme, maka bisa berdampak hukum.

UntuK diketahui, tambah Ketua Komisi IV, DPRD adalah lembaga yang diberikan otoritas oleh Undang-Undang untuk melakukan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. 

Itu tertuang dalam pasal 43 UU No 32 Tahun 2004 secara eskplisit menyatakan, bahwa DPRD mempunyai Hak Interplasi, Angket dan menyatakan pendapat. 

Dalam konteks ini Hak angket sendiri dapat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan,

terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,

daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Demokrat-Nasdem Dukung Hak Angket

Sebelumnya, upaya anggota DPRD Provinsi Kaltim menggunakan haknya, belum sepenuhnya diterima seluruh fraksi-fraksi dengan cara menggunakan hak angket.

Beberapa anggota berpendapat, banyak alasan dan cara untuk mendapatkan penjelasan dari Gubernur Kaltim yang enggan mengaktifkan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kaltim, Sarkowi V Zahry berpendapat, dengan mengusulkan hak angket, dianggap terlalu dini.

"Lebih baik DPRD Kaltim mengundang gubernur dan wakil gubernur dalam rapat konsultasi. Kita dengar apa penjelasan gubernur lebih dulu,

baru secara internal DPRD menentukan sikap apakah menggunakan hak interpelasi atau hak angket," kata Sarkowi, kepada Tribun, Rabu (23/10/2019)

 DPRD Kaltim Usul Hak Angket terhadap Kebijakan Gubernur Terkait Posisi Sekdaprov

 Kebijakan Gubernur Terkait Posisi Sekdaprov tak Kunjung Difungsikan, DPRD Kaltim Usul Hak Angket

 3 Fraksi DPRD Kaltim Usul Gunakan Hak Interpelasi dan Hak Angket Soal Polemik Gubernur dan Sekprov

 Polemik Sekprov Kaltim, Castro Menilai Gubernur Kaltim Isran Noor Bisa Kena Sanksi

Alasannya, kata dia, DPRD merupakan mitra dari Pemprov Kaltim.

"Ini namanya filosofi kemitraan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang lebih dulu memberi kesempatan kepada gubernur memberikan penjelasan," ucapnya.

Meskipun menggunakan hak DPRD merupakan hak setiap fraksi, tetapi juga sangat penting dalam mengusulkan hak-hak itu berdasarkan semangat kebersamaan. 

"Penting penggunaan hak-hak tersebut didasari semangat kebersamaan dan kekompakan lembaga dewan," beber Sarkowi.

Berbeda dengan Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri. Ia menyatakan, mendukung usulan hak-hak yang akan digunakan lembaga DPRD. 

"Apakah hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, kita mendukung. Apalagi ini terkait jabatan Sekprov yang sudah ada Keppres tapi tidak diaktifkan.

Inikan masyarakat jadi bertanya-tanya. Jadi gubernur harusnya menjawab dong. Supaya masyarakat tahu," tegasnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri
Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri (TribunKaltim.Co/HO)

Sementara, anggota Fraksi PAN Muspandi menegaskan, usulan dari Fraksi PKB sudah tepat. Ia pastikan mendukung usulan teman-teman di Dewan.

"Kita akan dukung semuanya, hak angket silahkan berjalan," ucap Muspandi, kepada Tribun.

Hanya saja, ia menjelaskan, apa yang di lakukan kepala daerah dengan tidak memfungsikan Sekdaprov berdasarkan keputusan presiden itu tidak ada masalah.

"Buktinya sampai hari ini baik-baik saja Pemprov Kaltim," ujarnya.

Ketua Fraksi PKB, Syafruddin tidak mempersoalkan, anggota Dewan yang tidak setuju atau meneken.

"Itu hak mereka. Kita sebagai mitra pemerintah tidak mau mendiamkan yang sebenarnya ini bisa menjadi masalah besar," tegasnya.

Usulan untuk menggunakan hak DPRD, ia mengklarifikasi, persetujuan anggota untuk tandatangan untuk hak interpelasi dan angket.

"Kita ada dua rangkap usulan itu. Kalau mekanismenya pasti kita itu sesuai aturan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo memilih Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor : 133/TPA Tahun 2018. Setelah ditetapkan melalui surat Keppres, Mendagri melantik Abdullah Sani di Jakarta.(*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved