Sekdaprov Kaltim

12 Anggota Dewan Setujui Hak Angket Terkait Polemik Sekdaprov Kaltim, Castro Sebut Memenuhi Syarat

Pertemuan itu, jelas dia, agar sebelum menggunakan haknya, mengetahui latar masalah tersebut. Misalnya, proses seleksi Sekdaprov, dasar aturan

12 Anggota Dewan Setujui Hak Angket Terkait Polemik Sekdaprov Kaltim, Castro Sebut Memenuhi Syarat
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Herdiansyah Hamzah alias Castro 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terkait polemik sekdaprov, Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Makmur HAPK akan memberikan kesempatan pada anggota yang ingin menggunakan hak interpelasi dan angket. 

"Pada prinsipnya, kita beri kesempatan menggunakan haknya. Tapi saya berharap, kita ketemu dulu dengan 55 anggota Dewan," kata Makmur, Jumat (25/10) kemarin.

Pertemuan itu, jelas dia, agar sebelum menggunakan haknya, mengetahui latar masalah tersebut. Misalnya, proses seleksi Sekdaprov, dasar aturan atau keputusan terkait penetapan Sekdaprov.

Terpisah Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Kaltim, Syafruddin menegaskan, jika dari hasil pengumpulan tandatangan anggota sudah memenuhi syarat, segera diajukan ke Rapat Badan Musyawarah (Banmus).

"Kami yang setuju gunakan hak interpelasi dan angket akan membawa syarat ini ke Banmus untuk dijadwalkan dalam sidang paripurna. Minggu depan ada rapat Banmus," pungkasnya.

Sementara itu, usulan menggunakan hak angket DPRD Provinsi Kaltim hingga kini telah disetujui 12 orang dari 55 anggota dewan.

Jumlah tersebut telah memenuhi syarat dan dapat diajukan ke rapat paripurna untuk disetujui dan disahkan. Ini diungkapkan Dosen Fakuktas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah.

Menurut dia, jika usulan hak angket sudah mendapat dukungan persetujuan minimal 10 orang anggota DPRD dan atau lebih dari 1 fraksi, maka itu sudah memenuhi syarat untuk dibawa kesidang paripurna.

Selanjutnya, kata Herdiansyah, diputuskan diterima atau tidak usulan hak angket di agenda rapat paripurna.

Dasar aturan hak angket untuk DPRD Provinsi, tertuang dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 115 ayat (1) huruf a.

Halaman
12
Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved