DPRD Balikpapan Ingatkan Pemerintah Daerah jika tak Indahkan Keputusan Pusat soal UMK

DPRD Balikpapan Ingatkan Pemerintah Daerah jika tak Indahkan Keputusan Pusat soal UMK

DPRD Balikpapan Ingatkan Pemerintah Daerah jika tak Indahkan Keputusan Pusat soal UMK
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
DPRD Balikpapan Ingatkan Pemerintah Daerah jika tak Indahkan Keputusan Pusat soal UMK 

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD Balikpapan Ingatkan Pemerintah Daerah jika tak Indahkan Keputusan Pusat soal UMK

Perubahan upah minimum kota ( UMK ) di kota Balikpapan tahun 2020 mulai dibahas.

Pembahasan UMK tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan oleh pemerintah kota Balikpapan mengenai berapa persen besaran kenaikan UMK sebelmnya lalu kemudian dipertimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Sesuai Edaran Menteri Tenaga Kerja, Kenaikan UMK Kutai Kartanegara Jadi Rp 3.179.672

Pemkot Balikpapan Tentukan Besaran UMK, Disnaker Berharap Naiknya Mencapai Segini

Pemkot Gelar Rapat Tentukan UMK Balikpapan, Prediksi Besaran Gaji yang Berlaku dan UMP Daerah Lain

UMK Balikpapan di Atas Rp 2,9 Juta, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi Masih Tunggu Tim Pengupahan

Menyikapi hal itu, anggota komisi IV DPRD Balikpapan Budiono mengingatkan dalam perumusan besaran kenaikan UMK tersebut harus melibatkan pihak perusahaan dan perwakilan dari buruh kerja.

Hal ini menurut Budiono bertujuan agar tidak saling merugikan antara pihak pengusaha dan karyawan.

" Pembahasan dan perumusan terkait perubahan kenaikan UMK ini harus melibatkan pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja atau perwakilan buruh kerja. Karena nanti di sana menyangkut keputusan berapa nilai yang harus dinaikkan lalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan itu sendiri," katanya, Sabtu (26/10)

lebih lanjut politisi PDIP itu juga menegaskan bahwa setiap perusahaan yang berbasis perseroan terbatas (PT) wajib mengikuti peraturan kementrian dinas tenaga kerja.

" Di menteri tenaga kerja kan sudah diatur itu perubahannya. Kemarin juga ada sanksi kementerian tenaga kerja apabila ada daerah atau provinsi yang tidak mengindahkan aturan kenaikan UMK itu akan mendapat sanksi," lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa seiring pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup di wilayah kota Balikpapan saat ini juga ikut mengalami peningkatan dan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Sementara UMK di kota Balikpapan tahun 2019 ini berada pada kisaran angka Rp 2 ,8 juta, dan rencananya akan mengalami kenaikan per bulan Januari tahun 2020 nanti.

Halaman
1234
Penulis: Zainul
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved