Berita Pemprov Kalimantan Timur

Terima KPK Terkait Risiko Korupsi Pelayanan Hasil Hutan, Wagub Hadi Perintahkan OPD Berikan Data

Johnson Ridwan Ginting menjelaskan KPK tidak hanya menangkap koruptor, akan tetapi juga berusaha untuk pembenahan sistemnya.

Terima KPK Terkait Risiko Korupsi Pelayanan Hasil Hutan, Wagub Hadi Perintahkan OPD Berikan Data
HUMASPROV KALTIM/KIKY
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi beraudiensi dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Samarinda, Selasa (29/10/2019). Audiensi ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisa resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim. 

SAMARINDA - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisa resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim, Jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi KPK yang telah memberikan penjelasan terkait berbagai kegiatan dan koordinasi dalam upaya pencegahan. Salah satunya akan melaksanakan kegiatan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.

“Kami akan perintahkan perangkat daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan. Ini untuk kepentingan Kaltim dan Indonesia. Kita harapkan adanya KPK ini pemerintahan bisa lebih baik,” kata Hadi Mulyadi di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Selasa (29/10/2019).

Sementara Petugas Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Johnson Ridwan Ginting menjelaskan KPK tidak hanya menangkap koruptor, akan tetapi juga berusaha untuk pembenahan sistemnya.

"Pada 2015 itu kita membuat program kerja bekerjasama dengan 27 Kementerian terkait dengan sektor sumber daya alam. Hingga saat ini, kita ingin melihat apakan berjalan, dan bagaimana resikonya,,” jelas Johnson.

Dalam audiensi juga dilakukan diskusi terkait program KPK dalam upaya penceagahan korupsi. Termasuk penjelasan tujuan program UNODC regional dan nasional . UNODC bekerjasama dengan KPK untuk melakukan analisa resiko korupsi terkait pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.

Tampak hadir perwakilan Direktorat LHKPN, Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati. Litbang KPK Sulistyanto, Graha Negara (Auriga) Mumu Muhajir serta Dwi Siska Susanti dan Afifah Arifin (UNODC), Staf Ahli Gubernur bidang Politik, hukum dan keamanan AFF Sembiring, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim H Syafranuddin.(mar/sul/ri/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved