Tak Tersedia SMA, Banyak Anak Desa Salo Cella Putus Sekolah, Mereka Bantu Orangtua Berkebun

TRIBUNKALTIM. CO,TENGGARONG -tak tersedia SMA, banyak anak Desa Salo Cella putus sekolah, mereka bantu orangtua berkebun

Ketidaktersediaan SMA membuat banyak anak di Desa Salo Cella, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara  putus sekolah,setelah mengenyam pendidikan di SMP.

Setelah lulus SMP, anak-anak lebih banyak membantu orangtua bekerja di kebun atau sawah.

Dhiyan Lesdianto, Koordinator Gerakan Pendidikan dan Pengajaran Bersama (Gerak Pijar), baru saja mengisi program Menanam Mimpi di SMPN 5 Desa Salo Cella.

Ia menjadikan SMPN 5 sebagai sasaran karena Salo Cella memiliki banyak keterbatasan dari sisi infrastruktur.

"Desa Salo Cella adalah Desa yang lumayan sulit dijangkau karena fasilitas jalannya yang belum maksimal.

Kami datang ke sana atas informasi Babinsa setempat atas keprihatinannya melihat beberapa generasi penerus yang sangat dominan tidak melanjutkan pendidikan di jenjang SMA," kata Dhiyan, Rabu (30/10).

Menurutnya, akses ke SMA sangat jauh di Desa Badak Baru.

"Untuk ke SMA terdekat perlu waktu satu jam, bahkan lebih, kalau turun hujan medan jalan yang dilewati kian berat," tuturnya.

Lewat Gerak Pijar, Dhiyan memotivasi murid SMPN 5 agar bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan meraih mimpi mereka.

Selain itu, Gerak Pijar yang merangkul beberapa elemen pemuda membuka donasi berupa penjualan pin seharga Rp 15.000 yang sebagian besar keuntungannya akan dibuat rak sepatu untuk SMPN 5.

"Hasil donasi akan diserahkan pada 10 November mendatang untuk dibuatkan rak sepatu depan kelas," kata Dhiyan.

Pada musim penghujan, sepatu anak-anak kerap berlumpur karena harus melewati jalan becek.

Terpisah Kepala UPT Layanan Kependidikan Muara Badak Muhammad Said mengatakan, bakal koordinasi dengan pihak terkait untuk membangunkan SMA Filial di Salo Cella.

"Sekolah terdekat berada di SMAN 1 di Desa Badak Baru. Kami coba koordinasikan lagi apa memungkinkan di situ didirikan SMA Filial,

sedangkan murid SDN 011 kelas 6 jumlahnya minim, yakni 10 orang," kata Said seraya mengaku tidak menutup mata atas kondisi keterbatasan sarana pendidikan di Salo Cella.

Sementara itu, pengelolaan SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Kalaupun sekolah Filial tidak memungkinkan dibangun di Salo Cella, paling tidak dibangunkan asramanya dekat SMAN 1 di Badak Baru.

Kami akan koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan, mudah-mudahan pihak desa memberikan dukungan, kita siap tindak lanjuti," ucapnya.

Aset Bangunan SMA Se-Kaltim Belum Tuntas

Sementara itu, catatan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia Perwakilan Kaltim terus diperbaiki oleh Pemprov Kaltim.

Salah satu yang cukup sulit, adalah pencatatan dan pendataan asset Sekolah Menengah Atas ( SMA ) sederajat yang oleh penerintah pusat beberapa tahun lalu kewenangannya diserahkan kepada Pemprov.

• Kominfo Berau dan Kaltim Survei Lapangan, Sebentar Lagi Warga Pulau Maratua Bisa Mengakses Internet

• 55 Anggota DPRD Kaltim Laksanakan Reses, 28 Oktober higga 5 Novmber 2019

• Hadiri Peringatan Sumpah Pemuda, Ketua DPRD Kaltim Bawa Pesan Penting Ini untuk Generasi Muda

Plt Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, M Sabani mengungkapkan, di antara seluruh catatan yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kaltim kepada Pemprov Kaltim,

asset bangunan dan perlengkapan SMA/sederajat merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini masih belum tuntas.

“Soal asset ini memang cukup banyak sekali yang harus dibenahi.

Dan untuk persoalan itu, sudah kita tindak lanjuti dan kita perbaiki juga datanya.

Salah satu yang paling banyak ya asset SMA,” ujar M Sabani saat ditemui awak Tribunkaltim.co, pada Senin (28/10/2019), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Yang paling banyak itu bantuan pemerintah pusat kepada SMA.

Mulai dari bantuan pembangunan bangunan. Kemudian, ada pula bantuan semacam perlengkapan, laboratorium, perpustakaan dan bantuan lainnya.

Nah, itu yang masih menjadi kendala kami untuk melakukan pendataan dan pembenahan,” lanjut M Sabani.

Namun demikian, untuk membenahi itu semua, Sabani mengungkapkan, tim asset dari Badan Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah ( BPKAD ) Kaltim telah turun langsung ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim untuk melakukan pendataan dan jemput bola.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga meminta kepada setiap Disdik juga proaktif.

“Tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pembenahan.

Kita juga minta setiap Disdik di kota dan kabupaten lebih pro aktif dalam memberikan data kepada kami, agar persoalan asset ini dapat segera kita selesaikan.

Kemudian, bisa segera dihapus dari catatan BPK RI Perwakilan Kaltim,” kata M Sabani.

Selain meminta bantuan daerah dan menurunkan tim, Sabani juga menyampaikan, pihaknya juga meminta data kepada sekolah-sekolah penerima bantuan.

Bukan hanya itu, data bantuan fisik juga diminta kepada pemerintah pusat melalui Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pemberi bantuan kepada SMA/sederajat di Kaltim.

• Pupuk Kaltim Edukasi Petani Muara Badak Tentang Holtikultura dan Pemupukan

• Pengumuman Pendaftaran Seleksi CPNS di Samarinda Kaltim akan Disampaikan November Ini

Sehingga, penelusuran bantuan mudah ditelusuri.

“Semua cara kita lakukan, mulai dari minta bantuan ke daerah, ke sekolah, sampai kota minta data bantuan ke pemerintah pusat.

Jadi, kita akan lakukan bertahap untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sedangkan untuk catatan lainnya, juga kita sedang lakukan pembenahan. Dan beberapa, sudah selesai,” tutur M Sabani.

Misalnya saja, dibeberkan M Sabani, soal dugaan kelebihan pembayaran pada pembangunan Masjid Kinibalu yang dibiayai oleh Pemprov Kaltim.

Saat ini, persoalan itu sudah selesai. Sesungguhnya, dikatakan M Sabani, persoalannya bukan adanya kelebihan pembayaran.

Namun, lebih kepada persoalan administrasi.

“Tidak ada penyimpangan dalam proses pembangunan Masjid itu. Hanya ada persoalan administrasi saja.

Dan persoalan itu sudah selesai sekarang. Oleh karenanya, pembangunan Masjid itu telah dilanjutkan kembali saat ini.

Jadi, soal pembangunan Masjid sudah clear dan tidak ada masalah,” tandas M Sabani.

Sedangkan persoalan asset Bandara Samarinda Baru (BSB) APT Pranoto, dikatakan M Sabani, saat ini masih dilakukan pengecekan di BPKAD  Kalimantan Timur.

Pengecekan tersebut, dituturkan M Sabani, dalam upaya Pemprov Kaltim untuk mengetahui apakah asset yang masuk dalam catatan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah pusat atau belum.

“Nanti kita cek kembali di BPKAD ya, sudah diserahkan asset tersebut atau belum.

Kalau memang sudah diserahkan, nanti kita lihat apakah sudah ada dokumen penyerahannya.

Kemudian, kita akan lihat juga apakah asset tersebut sudah dihapus dari asset kita atau belum. Nanti kita lihat datanya,” papar M Sabani. (*)