Situs apbd.jakarta.go.id Disorot Anies Baswedan Tak Bakal Pakai Warisan e-Budgeting Ahok Lagi

"Begitu ada masalah langsung menyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal langsung muncul warning," kata Anies Baswedan.

Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, sistem ini mampu mengatasi permasalahan kejanggalan nilai anggaran yang ditemui dalam setiap pembahasan APBD dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Jadi begitu banyak algoritma yang harus ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system.

Hari ini sistemnya digital tapi it's not a smart system," tuturnya.

Seperti diketahui, e-budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

Sistem e-budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi Korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Balasan Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sistem e-budgeting bermasalah.

Ahok menerangkan, sistem e-budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.

Sistem itu sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.

Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.

"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon.