Breaking News:

Unggah APBD Jakarta di Medsos, Begini Kritik Pedas Rekan William PSI di Komisi A, Tata Krama Disorot

Rekan sekomisi William PSI menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat dan bukan di medsos

Editor: Doan Pardede
KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGI
William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI. 

TRIBUNKALTIM.CO - Salah satu anggota DPRD Komisi A, Wiliam Aditya Sarana, dikritik anggota DPRD Komisi A di sela-sela rapat Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta antara DPRD Komisi A dan Bidang Kepemerintahan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial.

Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.

 Salah Input APBD Jakarta, Djarot Sebut Pihak yang Bodoh, Andai Dia Masih Gubernur Tak Akan Lolos

 Alfin Lestaluhu Meninggal Dunia, Kronologi Sakitnya dan Video Kenangan Gol Pemain Timnas U-16 Ini

 Ramalan Zodiak Jumat 1 November 2019: Ada Kabar Baik untuk 4 Zodiak, Salah satunya untuk Cancer

 Kabar Buruk Keluarga Raffi Ahmad, Sebelum Isu Video Syur Mama Rieta Marahi Nagita Slavina Karena Ini

“Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Salah satu Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” katanya.

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

“Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved