Relokasi PKL Manggar Balikpapan Dianggap Tebang Pilih, DPRD Ingatkan Pemkot Seperti Ini Langkahnya

Relokasi PKL Manggar Balikpapan Kalimantan Timur Dianggap Tebang Pilih, DPRD Balikpapan Ingatkan Pemkot Balikpapan Seperti Ini Langkahnya

Penulis: Zainul | Editor: Budi Susilo
Tribunkaltim.co/Zainul
Anggota komisi II DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra. Relokasi PKL Manggar Balikpapan Kalimantan Timur Dianggap Tebang Pilih, DPRD Balikpapan Ingatkan Pemkot Balikpapan Seperti Ini Langkahnya 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Upaya pemerintah kota atau Pemkot Balikpapan Kalimantan Timur dalam melakukan relokasi terhadap pedangan kaki lima atau PKL, belakangan ini ternyata dianggap tebang pilih.

Salah satunya seperti PKL yang berjejer di pinggir Jl. Mulawarman, Depan Asrama Haji, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Mereka PKL Manggar menyebut pemerintah kota Pemkot Balikpapan Kalimantan Timur tebang pilih dalam melakukan penertiban PKL.

Hal itu dikarenakan penertiban tidak dilakukan secara merata dan masih ada beberapa PKL lainnya yang terkesan dibiarkan saja berjualan.

"Kalau memang dianggap menggagu ya kenapa gak diterbitkan semunya biar adil, ini kan masih ada beberapa pedang dibiarkan jualan gitu aja," keluh, Andi salah satu PKL depan asrama haji Balikpapan, Kalimantan Timur kepada Tribunkaltim.co pada Minggu (3/11/2019).

Berbeda dengan Wahida, ia justru menyebut Pemkot Balikpapan pilih kasih dalam menertibkan PKL.

" Kalau kaya gini namanya pemerintah pilih kasih, masa yang lain gak tertibkan. Harusnya diterbitkan juga dong biar impas," ungkapnya dengan wajah yang kesal saat ditemui Tribunkaltim.co, Minggu (3/11).

Keluhan para PKL terseut juga sampai kepada DPRD Balikpapan.

Anggota komisi II DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra mengingatkan mestinya pemerintah harus bijaksana dalam melakukan penertiban PKL.

Sebab penertiban PKL tersebut berpedoman pada peraturan daerah (Perda) Balikpapan yang telah disusun secara seksama.

" Saya selaku anggota DPRD Dapil Balikpapan Timur mengharapkan kebijaksanaan walikota untuk mencarikan solusi atas persoalan ini. Kalau memang ditertibkan harusnya dicarikan solusinya. Jangan juga pertigan itu tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan PKL lain," katanya

Nurhadi menjelaskan, sebenarnya sudah dilakukan Pertemuan sebulan lalu di kecamatan Balikpapan Timur.

Hasilnya pun sama dimana menunggu keputusan walikota Balikpapan yang mengacu pada perda Balikpapan yang menyebut pedagang kaki lima dilarang berjualan di bahu jalan atau fasilitas umum (fasum).

" Namun didalam perda tersebut juga terdapat diskresi bahwa kecuali mendapat ijin dari kepala daerah," pungkasnya

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved