20 Anggota Dukung Hak Interpelasi, Usulan Interpelasi Sudah Disampaikan ke Pimpinan DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sebanyak 20 anggota Dewan resmi mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim.

Usulan hak interpelasi terkait belum dilaksanakan Keputusan Presiden Nomor : 133 TPA Tahun 2018 tentang penunjukkan Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. 

Berdasarkan jumlah anggota Dewan yang mendukung menggunakan hak interpelasi, tercatat sebanyak 20 anggota Dewan yang telah menandatangani. 

Antara lain Syafruddin, Sutomo Jabir dari Fraksi PKB, M Samsun, Esi Sunardi, Martinus, Romadhoni dan H Baba dari Fraksi PDI Perjuangan, Hasanuddin, Nidya Listiono dan Andi Harahap sari Fraksi Partai Golkar.

Dua fraksi lainnya yakni Fraksi PPP mendukung dari Rusman Ya'qub dan Siti Rizky Amalia. Sedangkan dari Fraksi PKS didukung Harun Al Rasyid dan Ali Hamdi. 

Mereka sepakat mengajukan ke unsur pimpinan Dewan agar usulan Hak interpelasi segera disahkan di forum rapat Paripurna.

Namun sebelumnya harus dibahas di dalam rapat Badan Musyawarah untuk diagendakan dalam rapat paripurna.

Sebelum konferensi pers dimulai, anggota Fraksi PDI Perjuangan Romadhoni membacakan jumlah anggota yang menandatangani usulan hak interpelasi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Mohammad Samsun kembali meluruskan, bahwa sikap atau keputusan terkait interpelasi ini sebuah keputusan lembaga yang masih berproses.

Keputusan mengusulkan hak interpelasi, menurut Samsun, ada pelanggaran aturan dari gubernur.