Banyak Kewajiban Pengusaha Penambang yang Tidak Dijalankan, Ini Penjelasan KPK soal Potensi Korupsi

Banyak Kewajiban Pengusaha Penambang yang Tidak Dijalankan, Ini Penjelasan KPK soal Potensi Korupsi

Banyak Kewajiban Pengusaha Penambang yang Tidak Dijalankan, Ini Penjelasan KPK soal Potensi Korupsi
TRIBUNKALTIM.CO/CAHYO WICAKSONO PUTRO.
Suasana Seminar┬áDisemenisasi Hasil Kegiatan Multilateral Dalam Penerapan UNCAC di Indonesia, kerjasama antara KPK,┬ádengan Pusat Studi Anti Korupsi FH Universitas Mulawarman. 

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Banyak Kewajiban Pengusaha Penambang yang Tidak Dijalankan, Ini Penjelasan KPK soal Potensi Korupsi.

Seminar Disemenisasi Hasil Kegiatan Multilateral Dalam

Penerapan United Nations Convention Against Corruption ( UNCAC ) di Indonesia

memaparkan persoalan meliputi beberapa permasalahan, yang dihadapi KPK.

 Seminar terlaksana atas kerja sama KPK, dengan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dadang Trisasangko Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) mengatakan, bahwa

masyarakat sipil berperan mengawasi tindak lanjut, dari hasil-hasil rekomendasi pertemuan multilateral di

bidang anti korupsi. 

Karena pentingnya penguatan lembaga pemberantasan korupsi ini, telah sesuai dengan amanat pasal 6

dan 36 UNCAC, yang dikeluarkan oleh Jakarta Statement dan Penelitian Tranparansi Internasional, tentang

Halaman
1234
Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved